Breaking News:

Berita Balikpapan Terkini

Iklim Investasi di Kaltim Diprediksi Tumbuh, Perlu Penyesuaian NJOP

Pajak dan retribusi merupakan salah satu potensi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).

Penulis: Heriani AM | Editor: Samir Paturusi
TRIBUNKALTIM.CO/HO
Analis Ahli Kebijakan Pendapatan Daerah R. An An Andri Hikmat (kiri).TRIBUNKALTIM.CO/HERIANI 

TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN - Pajak dan retribusi merupakan salah satu potensi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Fungsi pemerintahan daerah dapat terlaksana secara maksimal, jika diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah.

Menurut Analis Ahli Kebijakan Pendapatan Daerah R. An An Andri Hikmat, untuk Kalimantan jika melihat luas wilayah, potensi penerimaan pajak dan retribusi lebih besar dibandingkan pulau Jawa. Meski di Kalimantan masih banyak wilayah perkebunan.

Baca juga: Anggota DPRD Kaltim Amiruddin Ingatkan Masyarakat Paser Taat Pajak

Baca juga: Perusahaan Transportir BBM Rawan Tidak Bayar Pajak di Kaltim, DJP Kaltimtara Beri Atensi

"Untuk PBB P2 (pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan) sangat potensial. Tinggal di mapping ulang melalui pendataan baru penyesuaian NJOP (nilai jual objek pajak)," terang Andri di Balikpapan, Minggu (28/3/2021).

Data yang ia kantongi, baru 4,3 persen sumbangan PBB ke PAD, yang mana ukurannya sangat kecil se Kalimantan. Padahal, lanjut dia, seharusnya PBB minimal 25 persen sumbangannya.

"Karena PBB menyangkut properti. Kalau kita melakukan proses penyesuaian NJOP, akan menjaga kestabilan harga properti," lanjutnya.

Baca juga: Digitalisasi Perpajakan Didorong Masif, Potensi Penerimaan di Kaltim Besar

Jika penyesuaian NJOP ini dilakukan, masyarakat lokal akan diuntungkan. Dari kacamata positif thinking, efek domino positif akan banyak.

Melihat kacamata pembayaran pajak, kok naik lagi dan lagi. Padahal kalau positif thinking, dengan penyesuaian NJOP, efeknya banyak.

Termasuk penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) akan melonjak.

Ditambahkan Direktorat Jendral Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Muhammad Adrian, PBB akan naik dengan adanya pemindahan ibu kota negara (IKN).

"Harga tanah di lokasi dekat IKN pasti naik. Begitu diputuskan IKN, investor pasti akan membuka kantor, tempat ekonomi lain, pasar, mal itu pasti. Begitu ini naik, kalau pemerintah tidak menangkap peluang ini akan stagnan," terangnya.

Baca juga: Sumber PAD Kaltim Masih Didominasi Pajak Daerah

Menurutnya, jika peluang ini ditangkap dengan baik, iklim investasi akan membaik di Kalimantan Timur.

"Lambat laun juga akan berimplikasi pada pendapatan daerah. Untuk saat jnj, data PBBP2 Balikpapan paling tinggi. Karakter kota cenderung besar, karena tanah di kota cenderung lebih mahal. NJOP tentunya akan tinggi," pungkasnya. (*)

Berita tentang Balikpapan

Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved