Breaking News:

Berita DPRD Kalimantan Timur

Nasiruddin Sebut Semua Orang Punya Hak Sama, Sosialisasi Perda Bantuan Hukum di Sangatta

Perda itu sendiri, merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

HUMAS DPRD KALTIM
JELASKAN PERDA - Anggota DPRD Kaltim Nasiruddin ketika menjelaskan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum kepada warga Kelurahan Singa Geweh, Sangatta, Jumat (26/3/2021). 

SANGATTA - Anggota DPRD Kaltim M Nasiruddin mengatakan sebagaimana yang tertuang pada Undang-Undang Dasar 1945 pada Pasal 27 Ayat 1 menegaskan bahwa seluruh warga mempunyai hak yang sama di mata hukum.

Hal itu dikatakannya ketika melakukan sosialisasi Peraturan Daerah Kaltim Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum kepada warga Kelurahan Singa Geweh, Kecamatan Sangatta Selatan, Sangatta, Kutai Timur, Jumat (26/3/2021).

Memiliki kedudukan yang sama dalam hukum menurut dia merupakan penegasan asas keadilan tanpa membedakan satu dengan lainnya. "Baik orang berada maupun kurang mampu semua sama saja," sebutnya.

Kendati demikian, sudah menjadi rahasia umum bahwa berbagai opini berkembang di masyarakat satu diantaranya adalah minimnya perhatian hukum bagi warga miskin sehingga aspek keadilan dianggap kurang berpihak pada mereka.

Untuk membantu memastikan warga mendapatkan hak-haknya khususnya bagi mereka yang kurang mampu secara ekonomi maka DPRD dan Pemprov Kaltim pada Tahun 2019 membuat produk hukum untuk memberikan bantuan hukum.

Perda itu sendiri, merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Ketua Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, Dr Nur Arifuddin, SH, MH selaku narasumber mengatakan LBH akan memberikan pendampingan hukum kepada masyarakat apabila diperlukan.

Selain itu, yang tidak kalah pentingnya adalah memberikan edukasi atau pemahaman tentang berbagai aspek baik sosial, budaya hingga politik dari setiap kasus yang dihadapi. Melalui pemahaman yang diberikan setiap pencari keadilan akan memiliki banyak gambaran.

"Bukti dan saksi merupakan bagian penting yang harus ada untuk menguji kebenaran di pengadilan. Jadi warga silakan jangan ragu apabila merasa ada persoalan hukum untuk berkonsultasi ke LBH yang siap akan memberikan pemdampingan," tuturnya. (adv/hms4)

Editor: Achmad Bintoro
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved