Breaking News:

Berita DPRD Kalimantan Timur

Sosialisasikan Perda Bantuan Hukum di Balikpapan, Sigit Imbau Gubernur Segera Keluarkan Pergub

Bantuan hukum tersebut bisa diakses masyarakat tidak mampu karena pemerintah mengalokasikan anggaran Penyelenggaraan Bantuan Hukum dalam APBD

HUMAS DPRD KALTIM
SOSIALISASI - Wakil Ketua DPRD Kaltim Sigit Wibowo saat menggelar Sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum, Sabtu (27/3/2021) di Kota Balikpapan. 

BALIKPAPAN - Perkara hukum tentu tak memandang status ekonomi seseorang, baik itu yang mampu maupun tidak mampu. Sementara perkara tersebut harus diselesaikan melalui proses hukum yang yang tak semua masyarakat mampu secara keuangan membayar pengacara untuk mendampinginya.

"Oleh karena itu negara hadir sebagai bentuk kewajiban menjamin, mengakui dan melindungi hak asasi manusia termasuk hak atas bantuan hukum. Bantuan hukum tersebut bisa diakses masyarakat tidak mampu karena pemerintah mengalokasikan anggaran Penyelenggaraan Bantuan Hukum dalam APBD," kata Wakil Ketua DPRD Kaltim Sigit Wibowo dalam Sosialisasi Perda Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum yang digelar, Sabtu (27/3) ruang serba guna Graha Indah, Kota Balikpapan.

Dalam sosialisasi perda tersebut, Sigit berharap agar Gubernur Kalimantan Timur bisa segera mengeluarkan Peraturan Gubernur sebagai panduan lebih jelas terkait pelaksanaan Perda Bantuan Hukum. Sigit menilai pentingnya Pergub tersebut karena tanpa adanya Pergub maka Perda tidak dapat dilaksanakan.

Wakil Ketua DPRD Kaltim Sigit Wibowo dalam Sosialisasi Perda Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum yang digelar, Sabtu (27/3/2021) ruang serba guna Graha Indah, Balikpapan.
Wakil Ketua DPRD Kaltim Sigit Wibowo dalam Sosialisasi Perda Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum yang digelar, Sabtu (27/3/2021) ruang serba guna Graha Indah, Balikpapan. (HUMAS DPRD KALTIM)

"Sebab Pergub selain berisi tentang tata cara kerjasama dengan Lembaga Bantuan Hukum, juga berisi standar biaya dan layanan bantuan, tata cara pengajuan dan penyaluran bantuan dana. Serta tata cara pelaporan dana penggunaan bantuan hukum, sanksi administrasi serta pengawasan. Sehingga saya mendorong Gubernur segera menerbitkan Pergubnya," urai Sigit.

Lanjutnya, Sigit berharap perda yang telah disahkan sejak tiga tahun lalu ini Bisa segera dimanfaatkan secara merata oleh masyarakat. Sebagaimana tujuan Perda ini dibuat yakni, pemenuhan hak memperoleh akses keadilan dan mewujudkan hak konstitusional warga sesuai prinsip persamaan kedudukan dalam hukum. Warga berhak mendapatkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Sosialisasi perda tersebut menghadirkan sejumlah narasumber yaitu. Agus Amri Ketua DPC Peradi Kota Balikpapan, Muhammad Nadzir Akademisi Bidang Hukum, dan Rubadi Ketua LBH KumHam Kota Balikpapan. (adv/hms5)

Editor: Achmad Bintoro
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved