Partai Demokrat Bontang Tak Ambil Pusing, Yakini Sejak Awal Kubu Moeldoko sebagai Pengurus Abal-Abal

TRIBUNKALTIM.CO, BONTANG- Permohonan pengesahan hasil KLB Partai Demoktrat kubu Moeldoko ditolak Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Hal itu diumumkan Kemenkumham, Yasonna Laoly dalam konferensi persnya yang digelar secara virtual, Rabu (31/03/2021).

Keputusan Kemenkumham itu menarik perhatian sejumlah pengurus di daerah, tak terkecuali Partai Demokrat DPC Bontang.

Baca juga: Kemenkumham Tolak Kepengurusan Demokrat Versi KLB Moeldoko, Begini Reaksi DPC Demokrat Bulungan

Baca juga: Ditolak Kemenkumham, Respon Demokrat Kubu Moeldoko Belum Satu Suara, Marzuki Alie Tak Singgung PTUN

Ketua Demokrat DPC Bontang, Hartono Kadri Salam melalui Sekretaris Awang Mulyadie menilai keputusan menolak pengesahan Demokrat kubu Moeldoko adalah keputusan yang tepat.

Diyakini, kubu Moeldoko dipastikan tidak bisa melengkapi sejumlah berkas pengesahan.

Lantaran pengurus partainya kurang jelas dan tidak terdaftar secara resmi di anggota partai.

"Iya jelas lah tidak akan bisa akan dilengkapi. Anggota mereka itu bukan kader partai yang resmi," ujar dia.

Kubu Moeldoko diberi tenggat waktu 7 hari untuk melengkapi berkas pengesahan.

Jika hal itu ditunaikan, DPC Bontang tidak mempermasalahkan.

Pasalnya, konflik terjadi di dua kubu besar Demokrat ini hanya sampai pada tataran elit partai.

Imbas ke DPC pun juga tidak begitu besar, khusus di Bontang.

Apalagi saat ini DPC sedang kekosongan kursi di DPRD Bontang.

"Di sini tidak ada konflik. Hanya satu kubu. Apa juga di sini mau direbutin. Kan kami tidak ada kursi di dewan," ucapnya.

Disinggung terkait instruksi dari Agus Harimurti Yudhoyono selaku ketua umum, ia menuturkan jika selama ini perintah dari pengurus pusat hanya sebatas penguatan solidaritas partai.

"Hanya penguatan partai, agar kader-kader tetap solid dan loyalitas terhadap pengurus resmi," tuturnya.

Berita tentang Bontang

Berita tentang Partai Demokrat

Penulis: Ismail Usman | Editor: Rahmad Taufiq