Berita Balikpapan Terkini
Penerapan Zona Zero Tolerance di Balikpapan Masih Diprotes, Warga Harap Ada Solusi
Riak protes dari segelintir masyarakat Kota Balikpapan, khususnya RT 05 dan 06, Kelurahan Klandasan Ilir, masih terjadi terkait zona zero tolerance
Penulis: Mohammad Zein Rahmatullah | Editor: Samir Paturusi
TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN - Riak protes dari segelintir masyarakat Kota Balikpapan, khususnya RT 05 dan 06, Kelurahan Klandasan Ilir, Balikpapan Kota masih terjadi terkait zona zero tolerance
Kemudian pada hari ini, Kamis (1/4/2021), warga dipertemukan dengan sejumlah instansi terkait, seperti Satlantas Polresta Balikpapan, DPRD Kota Balikpapan dan Dishub Kota Balikpapan di Gedung DPRD Balikpapan.
Melalui forum tersebut, masyarakat mengemukakan sejumlah persoalan apabila zona zero tolerance tetap diberlakukan.
"Kita sebagai warga juga punya kendaraan. Nah kendaraan kita ini kemana. Kemarin jadi topik utama yang akan disampaikan pada hari ini," ucap Ketua RT 05 Kelurahan Klandasan Ilir, Muhammad Suhartono.
Menurutnya, kebijakan tersebut perlu dikaji ulang oleh pihak terkait sebelum dilaksanakan.
Sebab akan berimbas pada banyak sektor, utamanya ekonomi.
Hadir juga Kasat Lantas Polresta Balikpapan, Kompol Irawan Setyono yang menanggapi keluhan masyarakat tersebut.
Terkait parkir tersebut, sebut Kompol Irawan, masyarakat setempat dipersilahkan untuk memarkirkan kendaraannya secara cuma-cima di areal parkir Plaza Balikpapan.
Namun begitu, rupanya masih tak kunjung diterima oleh masyarakat.
Hingga akhirnya, forum pun tak menemui titik terang dan berharap Pemerintah Kota Balikpapan bisa memberikan jalan tengah.
Kompol Irawan sendiri belum bisa memberi keterangan terkait perdebatan yang cukup alot di Gedung DPRD terkait permasalahan zona zero tolerance.
Meski demikian, Ketua Komisi 1 DPRD Kota Balikpapan, Johny Ng menuturkan bahwa secara bersama-sama permasalahan ini disikapi secara bijak.
"Artinya permohonan dari masyarakat, supaya ini ditunda dulu sampai ada pertemuan lebih lanjut," ucapnya usai pertemuan.
Sehingga, menurutnya lebih lanjut, jangan sampai ada masyarakat yang semakin memburuk dari aspek ekonomi sebab pada gilirannya menjadi beban bagi Pemerintah Kota Balikpapan. (*)
Penulis: Mohammad Zein Rahmatullah
CAPTION: Sejumlah masyarakat mengemukakan keluhan terkait kebijakan Zona zero tolerance di Gedung DPRD Balikpapan, Kamis (1/4/2021). // DWI ARDIANTO
