DPW PKB Kaltim Belum Berikan Pernyataan Resmi Soal Muktamar Luar Biasa di Tubuh PKB

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA- Isu digelar Muktamar Luar Biasa (MLB) di tubuh Partai Kebangkitan Bangsa semakin menyeruak.

Hal ini dikarenakan ratusan DPW maupun DPC PKB seluruh Indonesia menginginkan adanya MLB.

Apalagi muncul tudingan Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar dianggap melanggar aturan dasar rumah tangga (ADRT) partai.

Di mana dalam penunjukan Ketua DPW maupun DPC harus memberikan rekomendasi dari pihak DPW maupun DPC tersebut.

Baca juga: Isu Lahan Warga Masuk Kawasan Ibu Kota Negara, Gubernur Kaltim Isran Noor: Itu Urusan Kecil

Baca juga: Ketua Partai Gelora Hadi Mulyadi Target Lima Kursi di DPRD Kaltim di Pileg 2024

Namun, selama kepengurusan Cak Imin hal tersebut tidak dilakukan.

Penunjukkan ketua langsung dari pusat tidak seperti pemilihan ketua melalui rekomendasi DPC maupun DPW.

TribunKaltim.co menghubungi Ketua DPW PKB Kaltim Syafruddin, Selasa (13/5/2021) pukul 17.21 WITA, hingga beberapa kali, namun ponselnya tidak aktif.

Sementara itu dikutip dari Tribunnews.com, ratusan kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di tingkat Dewan Pimpinan Cabang (DPC) ingin terselenggaranya Muktamar Luar Biasa.

Ditengarai banyak pelanggaran anggaran dasar dan rumah tangga (AD/ART).

Eks Ketua DPC PKB Jeneponto Andi Mappanturu merasa dizalimi oleh Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin.

Sebab, seharusnya ia masih mengemban jabatan hingga 2022.

"Tetapi karena kezaliman pak Muhaimin yang mengubah AD/ART pada saat muktamar di Bali, di dalamnya sudah tidak demokrasi," tutur Andi kepada Tribun Network, Senin (12/4/2021).

Menurut Andi, Cak Imin seakan ketakukan akan dilengserkan dari kursi ketua umum sehingga AD/ART partai diubah.