DPW PKB Kaltim Belum Berikan Pernyataan Resmi Soal Muktamar Luar Biasa di Tubuh PKB

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA- Isu digelar Muktamar Luar Biasa (MLB) di tubuh Partai Kebangkitan Bangsa semakin menyeruak.

Hal ini dikarenakan ratusan DPW maupun DPC PKB seluruh Indonesia menginginkan adanya MLB.

Apalagi muncul tudingan Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar dianggap melanggar aturan dasar rumah tangga (ADRT) partai.

Di mana dalam penunjukan Ketua DPW maupun DPC harus memberikan rekomendasi dari pihak DPW maupun DPC tersebut.

Baca juga: Isu Lahan Warga Masuk Kawasan Ibu Kota Negara, Gubernur Kaltim Isran Noor: Itu Urusan Kecil

Baca juga: Ketua Partai Gelora Hadi Mulyadi Target Lima Kursi di DPRD Kaltim di Pileg 2024

Namun, selama kepengurusan Cak Imin hal tersebut tidak dilakukan.

Penunjukkan ketua langsung dari pusat tidak seperti pemilihan ketua melalui rekomendasi DPC maupun DPW.

TribunKaltim.co menghubungi Ketua DPW PKB Kaltim Syafruddin, Selasa (13/5/2021) pukul 17.21 WITA, hingga beberapa kali, namun ponselnya tidak aktif.

Sementara itu dikutip dari Tribunnews.com, ratusan kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di tingkat Dewan Pimpinan Cabang (DPC) ingin terselenggaranya Muktamar Luar Biasa.

Ditengarai banyak pelanggaran anggaran dasar dan rumah tangga (AD/ART).

Eks Ketua DPC PKB Jeneponto Andi Mappanturu merasa dizalimi oleh Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin.

Sebab, seharusnya ia masih mengemban jabatan hingga 2022.

"Tetapi karena kezaliman pak Muhaimin yang mengubah AD/ART pada saat muktamar di Bali, di dalamnya sudah tidak demokrasi," tutur Andi kepada Tribun Network, Senin (12/4/2021).

Menurut Andi, Cak Imin seakan ketakukan akan dilengserkan dari kursi ketua umum sehingga AD/ART partai diubah.

Salah satu di antaranya, DPP secara sembarangan menunjuk pengurus DPC.

Padahal, seharusnya penjaringan nama DPW harus melalui DPC.

"Berdasarkan AD/ART lama Ketua DPW dipilih oleh Ketua DPC. Ketua DPC dipilih oleh Ketua PAC. Tetapi di dalam perzaliman Muhaimin, mengobrak-abrik AD/ART. Pemilihan ketua wilayah harus diusulkan oleh masing-masing Ketua DPC, lalu dikirim ke DPP, DPP yang menentukan ini ketua," ujar Andi.

Pada realitasnya, ucap Andi, tidak sesuai AD/ART.

Ketua DPW tidak pernah diusulkan oleh DPC, justru langsung ditetapkan oleh DPP.

Karenanya, lanjut dia, demokrasi di PKB sesuai keinginan Abdurrahman Wahid (Gus Dur) mulai luntur.

"Sangat kelihatan keinginan PKB saat didirikan oleh Gus Dur sudah hilang. Tidak ada lagi pengkaderan. Tidak ada lagi pemilihan ketua berdasarkan aspirasi dari bawah tapi semua ditentukan DPP," tuturnya.

Hal ini, menurut Andi, yang membuat sekitar seratusan DPC ingin digelar MLB.

Di Sulawesi Selatan, lanjut dia, sudah mencapai 12 DPC yang berkeinginan gelar MLB.

Total saat ini, di seluruh Indonesia, terdapat 113 DPC dan 10 DPW.

"Kita ingin menyelamatkan PKB. Cak Imin ibarat Tuhan yang menentukan semua, tidak mendengarkan aspirasi dari arus bawah," ucap Andi.

Andi menyebut sudah ada komunikasi dengan petinggi PKB di tingkat pusat untuk MLB tersebut.

"Sudah berjalan dengan orang DPP. DPP menyarankan kalau menurut saudara tidak sesuai kebatinan pendiri PKB silakan. Mereka memberikan jalan. Tergantung bagaimana PAC, DPC," ucapnya.

Berita tentang Kaltim

Penulis: Jino Prayudi Kartono | Editor: Rahmad Taufiq