Breaking News:

Berita DPRD Kalimatan Timur

Komisi I RDP dengan Koperasi Unit Desa Bahas Pinjaman Rp 7 M Pengurus Lama KUD Bumi Melan Subur

Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama pengurus baru Koperasi Unit Desa (KUD) Bumi Melan

Editor: Sumarsono
DOK/DPRD Kaltim
Ketua Komisi I DPRD Kaltim, Jahidin 

Terpisah, Yulius Patanan selaku Kuasa Hukum KUD Bumi Melan Subur menyebut, absennya pihak BNI beserta pengurus lama koperasi dan PT GSS sangat disayangkan.

Secara hukum pertanggungjawaban ada  di pihak mereka. Ia tidak menutup ke depannya akan mengambil langkah hukum.

"Namun ada baiknya kita bicarakan secara kekeluargaan dahulu di DPRD Kaltim, sebelum ada upaya hukum lebih lanjut. Pada prinsipnya seperti itu," ungkapnya.

Yulius menilai,  dalam menghadapi permasalahan tersebut secara legalitas, pengurus lama belum memiliki itikad baik.

Sebab, pihaknya sudah menyampaikan somasi ke pengurus lama karena karena tidak pernah memberikan balasan resmi atas surat yang dilayangkan kuasa hukum.

Selain itu, ada persoalan legalitas juga dalam kepengurusan KUD Bumi Melan Subur. Di mana PT GSP hanya mengakui kepengurusan yang lama.

Yulius mengatakan, terkait pergantian kepengurusan melalui rapat luar biasa pada 2019 pun belum ditanggapi secara resmi oleh perusahaan.

"Karena koperasi bekerja sama dengan perusahaan, mau tidak mau pengurus lama pasti komunikasi dengan pengurus lama. Mudahan pertemuan selanjutnya pihak perusahaan juga datang," pungkas Yulius.(adv/hms7)

Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved