News Video
NEWS VIDEO Pimpinan Junta Milter Myanmar Jendral Min Aung Hlaing Tiba di Indonesia
Pemimpin junta militer Myanmar, Jenderal Min Aung Hlaing, telah tiba di Jakarta, Indonesia, Sabtu (24/4/2021) pukul 11.00 WIB.
TRIBUNKALTIM.CO - Pemimpin junta militer Myanmar, Jenderal Min Aung Hlaing, telah tiba di Jakarta, Indonesia, Sabtu (24/4/2021) pukul 11.00 WIB.
Kedatangannya ke Indonesia untuk menghadiri KTT ASEAN di Jakarta.
Hadirnya Jenderal Min Aung Hlaing di KTT ASEAN di Indonesia adalah kunjungan luar negerinya pertama usai merebut kekuasaan lewat kudeta di Myanmar.
Berdasarkan video yang diunggah Sekretariat Presiden di YouTube, Ming tiba dengan menumpang pesawat Myanmar Airways International.
Baca juga: NEWS VIDEO Pemimpin Junta Militer Myanmar Gelar Pesta Mewah Seusai Ratusan Orang Tewas Ditembaki
Seperti yang telah diketahui, rencana kedatangan Jenderal Min ditentang oleh banyak pihak karena dianggap bertanggungjawab atas kekerasan militer yang terjadi di Myanmar.
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia, Teuku Faizasyah memaklumi penolakan itu, terlebih kedudukan Sekretariat ASEAN berada di Jakarta.
"Kalau bisa dibandingkan adalah kantor Sekretariat ASEAN dengan kantor PBB di New York. Siapapun ketua delegasi yang datang ke sana saat persidangan tetap dibolehkan masuk," tambahnya.
Sebagaimana diketahui, KTT yang digelar pukul 14.00 WIB ini akan membahas situasi di Myanmar.
Baca juga: NEWS VIDEO Krisis Myanmar, Sudah Lebih dari 300 Orang Tewas Akibat Aksi Brutal Militer
Pertemuan yang digelar di Sekretariat ASEAN di Kebayoran Baru, Jakarta itu pun diharapkan mencapai kesepakatan bersama untuk membantu Myanmar keluar dari konflik saat ini.
Kudeta yang dilakukan militer Myanmar terhadap pemerintahan Aung San Suu Kyi pada awal Februari lalu memicu berbagai aksi perlawanan dari masyarakat pro-demokrasi.
Dikutip dari Kompas.com, Jenderal Min menggulingkan pemerintahan Aung San Suu Kyi setelah menuduhnya melakukan kecurangan dalam pemilu November 2020.
Sekiranya 700 demonstran tewas dibunuh oleh pasukan militer.
Aksi kekerasan tersebut menyulut amarah dan kecaman dari publik dan sanksi berbagai negara. (*)