Breaking News:

Berita Kaltim Terkini

Mahasiswa Tuntut Kejati Kaltim Usut Tuntas Dugaan Kasus Dana Hibah APTISI Tahun 2010 Senilai Rp 35 M

Mahasiswa yang tergabung dalam Jaringan Aksi Mahasiswa (JAM) Kaltim menggelar aksi damai di depan kantor Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur, Jalan Bung

TRIBUNKALTIM.CO/ MOHAMMAD FAIROUSSANIY
Sekelompok mahasiswa yang tergabung dalam Jaringan Aksi Mahasiswa (JAM) Kaltim menggelar aksi damai di depan Kantor Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur, Jalan Bung Tomo, Kecamatan Samarinda Seberang, Senin (26/4/2021) siang. TRIBUNKALTIM.CO/ MOHAMMAD FAIROUSSANIY 

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA- Mahasiswa yang tergabung dalam Jaringan Aksi Mahasiswa (JAM) Kaltim menggelar aksi damai di depan kantor Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur, Jalan Bung Tomo, Kecamatan Samarinda Seberang, Senin (26/4/2021) siang.

Mahasiswa kali ini menyoroti dan meminta Kejati Kaltim mengusut tuntas dugaan kasus dana hibah Rp 35 miliar dari Pemprov Kaltim ke APTISI.

Koordinator aksi Zainal Abidin saat menyuarakan tuntutannya, menyatakan jika di Kaltim sendiri masih banyak ditemukan praktik tindak pidana korupsi atau perbuatan melawan hukum.

Baca juga: Keributan Samarinda Seberang Polisi Tetapkan Dua Tersangka, Motif Karena Tersinggung

Baca juga: Korban Jiwa dalam Abrasi Sungai di Jembatan Mahkota Dua Samarinda, Walikota Andi Harun Berduka Cita

"Bahwa di Kaltim sendiri masih banyak yang kita temukan praktik tindak pidana korupsi atau perbuatan melawan hukum, misalnya soal dugaan kasus dana hibah Rp 35 miliar dari Pemprov Kaltim ke APTISI yang didepositokan, kasusnya sampai hari ini masih menjadi tanda tanya belum ada kepastian hukum," jelas Zainal Abidin.

Dari hasil temuan mahasiswa sendiri, kasus dana hibah Rp 35 miliar ke APTISI ini diduga melibatkan para pejabat pemerintah.

Mahasiwa meminta Kejati Kaltim dapat segera menuntaskan soal dugaan korupsi dalam pengelolaan uang dari bunga deposito ini.

Zainal Abidin membeberkan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melalui pemeriksaan dengan tujuan tertentu menyatakan bahwa pencairan dana bunga deposito kepada masing-masing PTS (Perguruan Tinggi Swasta) tidak jelas penggunaan dan pertanggungjawabannya.

"Kondisi ini disebabkan Kepala Dinas Pendidikan lalai memberikan rekomendasi kepada Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI) wilayah XI-B Kaltim," bebernya.

Halaman
12
Penulis: Mohammad Fairoussaniy
Editor: Rahmad Taufiq
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved