Berita Nasional Terkini

Jelang Operasi Militer TNI Polri, KKB Papua Ajukan 3 Permohonan, Inginkan Perundingan dengan NKRI

Usai kontak senjata yang tak kunjung usai antara aparat keamanan Indonesia dengan KKB Papua, kini pihak KKB Papua menginginkan perundingan dengan NKRI

Kolase TribunKaltim.co/Facebook The TPNPB News
Jelang Operasi Militer TNI Polri, KKB Papua Ajukan 3 Permohonan, Inginkan Perundingan dengan NKRI 

TRIBUNKALTIM.CO - Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua kembali kontak senjata dengan aparat keamanan Indonesia.

Akibatnya, satu personel anggota Brimob gugur tertembak dan dua orang lainnya alami luka-luka.

Sedangkan dari pihak KKB Papua, dilaporkan terdapat lima orang yang tertembak.

Kontak senjata kembali terulang, setelah beberapa hari sebelumnya Kepala BIN daerah (Kabinda) Papua, Brigjen TNI Putu Danny Nugraha, gugur pada kontak senjata tersebut.

Kontak senjata antara KKB dan anggota Brimob tersebut terjadi di Distrik Ilaga, Kabupaten Puncak, Papua, Selasa (27/4/2021) pagi.

Baca juga: Kepala BIN Ditembak Mati KKB Papua, Jokowi Tak Tinggal Diam, Perintah Khusus ke Panglima TNI-Kapolri

Bharada Komang gugur dan dua rekannya mengalami luka tembak.

"Ia ada kontak tembak tadi pagi di Ilaga. Tiga orang korban, satu meninggal Bharada Komang. Semua korban sudah dievakuasi ke Timika," ujar Kapolda Papua, Irjen Mathius Fakhiri, di Jayapura, Selasa.

Menurut dia, pelaku penembakan adalah KKB pimpinan Lekagak Telenggen.

Kapolda belum bisa memastikan apakah dalam kontak senjata tersebut ada anggota KKB yang menjadi korban.

Meski anggotanya terus menjadi korban, Fakhiri menyatakan akan terus melakukan pengejaran terhadap KKB.

Baca juga: OPM Bocorkan Sosok Pengusaha Penyokong KKB Papua untuk Beli Senjata, Sudah Habiskan Rp 1 M Lebih

"Kita lakukan penindakan, tetap kita tidak akan mundur," kata dia yang dikutip Kompas.com.

Dari informasi yang diterima, kontak senjata terjadi sekitar pukul 08.00 WIT di Markas Lumawi, Kampung Makki, Distrik Ilaga utara.

Anggota Brimob yang menjadi korban merupakan personel Satgas Nemangkawi yang ditugaskan di Kabupaten Puncak.

Dua anggota Brimob yang terkena luka tembakan adalah Ipda Naton Tonapa dan Bripka Moh Syaifudin.

Mereka saat ini dalam perawatan di RSUD Mimika.

Baca juga: LENGKAP Profil Brigjen TNI I Gusti Putu Danny dan Sepak Terjangnya, Kabinda Papua Gugur Ditembak KKB

Terbaru, Kabid Humas Polda Papua, Kombes AM Kamal menyebut, aparat juga melumpuhkan lima anggota KKB pimpinan Lekagak Telenggen.

Namun, belum disebutkan kondisi kelima anggota KKB yang terkena tembakan itu.

"Dari hasil penindakan diketahui 5 orang kelompok kriminal bersenjata pimpinan Lekagak Telenggen terkena tembakan," ujar Kamal, melalui keterangan tertulis, Selasa malam.

Lima anggota KKB yang terkena tembakan tersebut juga belum diketahui identitasnya.

Kamal memastikan, personel gabungan TNI- Polri saat ini masih melakukan pengejaran terhadap KKB pimpinan Lekagak Telenggen.

Baca juga: Kabar Duka, Kepala BIN Papua Gugur Jadi Korban Brutal KKB, Pangdam: Jenazah Belum Bisa Dievakuasi

"Setelah personel gabungan memasuki lokasi kelompok kriminal bersenjata di Kampung Maki, Distrik Gome, Kabupaten Puncak, terjadi kontak tembak yang mengakibatkan kelompok kriminal bersenjata mundur dan meninggalkan Kampung Maki," kata dia.

Sehari sebelumnya, gugurnya jenderal TNI ditembak KKB membuat Presiden Joko Widodo ( Jokowi) langsung bereaksi.

Ya, Putra terbaik TNI, Brigjen TNI I Gusti Putu Danny Nugraha gugur ditembak KKB di Distrik Beoga, Kabupaten Puncak, Papua, Minggu (25/4/2021).

Kabinda Papua Brigjen TNI I Gusti Putu Danny Nugraha Karya saat itu sedang mendatangi langsung lokasi pembakaran yang dilakukan KKB di Beoga, Kabupaten Puncak Jaya, Papua.

Sedangkan aksi pembakaran permukiman warga itu terjadi dua pekan lalu.

Baca juga: NEWS VIDEO Sosok Prajurit TNI Lukius yang Berkhianat ke KKB Papua, Kini Punya Jabatan Penting

Selanjutnya jenazah Brigjen TNI I Gusti Putu Danny Nugraha akan dievakuasi ke Timika.

Dilansir dari Intisari Online, menurut polisi, lokasi kejadian berada di Kampung Dambet, dan cukup jauh dari Polsek dan Koramil Beoga.

Tak hanya itu, lokasi itu juga sebelumnya pernah diserang KKB, Sabtu (17/4/2021).

TNI menduga, aksi tersebut didalangi KKB pimpinan Lekagak Tenggenen.

Menyusul penembakan tersebut, Presiden Jokowi memerintahkan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto untuk menangkap seluruh anggota KKB usai penembakan Kabinda Papua Gusti Putu yang gugur dalam baku tembak dengan KKB Papua.

Baca juga: KKB Beraksi Lagi Membakar Sekolah dan Rumah Warga di Beoga Papua, Padahal Sempat Dipukul Mundur

Senin (26/4/2021), Jokowi mengatakan, "Saya juga telah memerintahkan Panglima TNI dan Kapolri untuk terus mengejar dan menangkap seluruh anggota KKB."

Jokowi menegaskan, tak ada tempat bagi kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Tanah Air.

"Saya tegaskan tidak ada tempat untuk kelompok-kelompok kriminal bersenjata di tanah Papua maupun di seluruh pelosok Tanah Air," ujar Jokowi dalam keterangan pers secara virtual melalui YouTube Sekretariat Presiden, Senin (26/4/2021).

Sementara Kepala Pusat Penerangan TNI, Mayor Jenderal TNI Achmad Riad, menegaskan TNI siap membantu polisi menangkap seluruh anggota KKB di Papua.

Hal itu disampaikan menanggapi pernyataan Jokowi yang memerintahkan Panglima TNI dan Kapolri untuk mengejar dan menangkap seluruh anggota KKB Papua.

Baca juga: Klaim Terbaru KKB Papua, Ada Oknum TNI & Polisi Gabung TPNPB, Ikut Serang Pos dan Tembak 3 Prajurit

Mengutip Antara, Selasa (27/4/2021), Achmad mengatakan, "Intinya, kami (TNI) siap untuk menangkap seluruh anggota KKB. Kami menunggu keputusan politik Presiden Jokowi selanjutnya."

Dia melanjutkan bahwa selama ini TNI dan Polri sudah bekerja sama menangkap anggota KKB Papua yang sering menembak aparat negara dan warga, bahkan sampai membunuh mereka dengan kejam.

Tentang kemungkinan operasi besar-besaran di Papua untuk menangkap seluruh anggota KKB, kata Riad, TNI tetap menunggu keputusan politik selanjutnya dari pemerintah.

Namun, belum juga operasi besar-besaran itu dijalankan, OPM sudah mengirim surat menanggapi hal tersebut

Mereka mengatakan bahwa pengiriman TNI dan Polri ke Papua dalam jumlah besar tidak boleh dan melanggar HAM.

Baca juga: NEWS VIDEO Siswa SMA di Ilaga Papua Tewas Ditembak KKB

OPM ingin menempuh jalur perundingan dengan pemerintah.

Dikutip dari Intisari-Online dari yang berjudul:Beringas Kala Menyerang Hingga Tewaskan Kabinda Papua, OPM Kini Mengemis Memohon Perundingan Setelah Jokowi Perintahkan Operasi Besar, Ini Alasan Mereka

Berikut ini isi surat dari OPM, seperti dilansir dari Instagram @infokomando

Syukur BagiMu Tuhan, Hai Tanahku Papua.

Berdasarkan pernyataan president republik Indonesia Mr. Joko Widodo, Dan Ketua MPR RI, paskah PENEMBAKAN KADIN BIN PAPUA, Oleh pasukan Khusus TPNPB OPM, maka president Republic Indonesia dan Ketua MPR RI mendesak TNI POLRI untuk melakukan operasi militer di propinsi Papua dan Papua Barat, maka kami sebagai Penanggung jawab politik organisasi Perjuangan Bangsa Papua hendak menyampaikan Beberapa hal penting, sebagai berikut:

PERTAMA: OPM sebagai organisasi induk perjuangan bangsa Papua untuk kemerdekaan dan kedaulatan Bangsa Papua secara terbuka bertanggung jawab terhadap perang TPNPB di seluruh teritorial West Papua.

KEDUA: KONFLIK BERSENJATA antara TPNPBOPM melawan TNI POLRI hanya dapat diselesaikan melalui PERUNDINGAN yang bermartabat dan demokratik berdasarkan ketentuan dan aturan Internasional oleh kedua actor utama yaitu OPM dan NKRI, maka itu president republik Indonesia dan Ketua DPR RI tidak boleh instruksikan TNI POLRI melakukan Operasi Militer di West Papua. Hal tersebut merupakan pelanggaran KONSTITUSI dan pelanggaran HAM berat oleh NKRI bagi Bangsa Papua.

KETIGA: Disampaikan kepada GUBERNUR PAPUA dan PAPUA BARAT, DPRD, MPR dan seluruh bupati bupati dan organisasi sipil perjuangan bangsa Papua, Dewan Gereja Papua, organisasi mahasiswa, organisasi masyarakat dan adat Papua, organisasi Perempuan Papua, seluruh lembaga kemanusiaan di Papua secara bersama dapat mengeluarkan statement Politik untuk MENOLAK INVASI MILITER DAN OPERASI MILITER TNI POLRI ke Papua, dan selanjutnya semua pihak untuk menekan pemerintahan respublik Indonesia secara demokratik dapat berunding bersama OPM sebagai penanggung jawab politik dan actors utama KONFLIK di tanah Papua.

KONFLIK BERSENJATA HANYA DAPAT DISELESAIKAN MELALUI PERUNDINGAN INTERNASIONAL YANG DEMOKRATIK DAN BERMARTABAT ANTARA KEDUA ACTOR UTAMA YAITU OPM DAN NKRI.

Surat tersebut dikeluarkan pada 27 April 2021 dari Kantor Pusat perjuangan bangsa Papua, Markas Besar OPM TPNPB Victoria. (*)

Artikel ini telah tayang di TribunPekanbaru.com dengan judul Usai Jokowi Murka, KKB Papua Minta 3 Permohonan Pada Pemerintah, Tolak Operasi Militer TNI POLRI

Berita Nasional Terkini Lainnya
Berita Seputar KKB Papua
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved