Tak Hanya KKB, Ancaman Datang dari Makelar Malaysia di Papua, Isu Lingkungan Disorot Media Asing

TRIBUNKALTIM.CO - Tak hanya Kelompok Kriminal Bersenjata ( KKB), ancaman datang dari makelar Malaysia di tanah Papua.

Isu lingkungan di tanah Papua disorot media asing.

Nyatanya, selain KKB yang dianggap teroris oleh pemerintah, ada hal yang mengkhawatirkan lainnya.

Ancaman itu datang dari makelar Malaysia.

Persoalan makelar Malaysia tak kalah serius dengan isu keamanan Kelompok Kriminal Bersenjata di Papua, Indonesia.

Ya, rencana makelar Malaysia melakukan penebangan hutan hujan sebagai bagian proyek kebun kelapa sawit jadi bahan sorotan.

Jika hal tersebut tak segera diantisipasi, lahan hutan hujan seluas 280 ribu hektare terancam punah lantaran dibabat habis.

Baca juga: KKB Papua Kembali Lakukan Aksi Brutal Bakar Puskesmas dan Sekolah di Distrik Ilaga, Juga Rusak Jalan

Baca juga: Daya Tarik Gibran Rakabuming Buat 5 Menteri Jokowi Merapat ke Solo, Ada Juga Ahok BTP Bahas Hal Ini

"Pemerintah menganggap bahwa organisasi dan orang-orang di Papua yang melakukan

kekerasan masif dikategorikan sebagai teroris," ujar Mahfud MD seperti dikutip dari Live Breaking News KOMPAS TV.

"Jadi yang dinyatakan oleh Ketua MPR, BIN, TNI, Polri, dan tokoh-tokoh Papua yang

datang ke sini menyatakan mereka yang melakukan pembunuhan dan kekerasan secara brutal itu secara masif," terangnya.

Hal itu disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD dalam konferensi pers yang digelar Kamis (29/4/2021) lalu.

Sementara itu, dilansir dari Surya.co.id, TNI akan segera mengirimkan 400 prajurit dari

Yonif 315/Garuda yang berjuluk 'Pasukan Setan'.

Baca juga: Daftar KKB Papua Aktif, Anak Buah Listyo Sigit Bocorkan Nama Pimpinan dan Wilayah Teror: Lumpuhkan!

Diketahui baru-baru ini, para prajurit Yonif 315/Garuda telah dilatih menembak runduk atau Sniper guna mempersiapkan Satuan Tugas Pengamanan Daerah Rawan ( Satgas Pamrahwan) di Papua.

Melansir dari Instagram resmi Kodam III Siliwangi, Pangdam III Siliwangi Mayjen TNI Nugroho Budi Wiryanto memeriksa kesiapan Satgas Yonif 315/Garuda pada Selasa (27/4/2021).

Mayjen TNI Nugroho didampingi sejumlah pejabat Kodam Siliwangi.

Di markas Gunung Batu, ia disambut oleh Danrem 061/Surya Kancana Brigjen TNI AchmadFauzi dan Komandan Yonif 315/Garuda Letkol Inf Aryo Priyo Utomo Sudojo.

Dalam kunjungannya itu, Pangdam Siliwangi sempat mendengarkan pemaparan kesiapan personel dan material dari Danyonif 315/Garuda yang juga menjabat sebagai Dansatgas Pamrahwan.

Pangdam III Siliwangi juga mengingatkan kepada seluruh Dankipur dan Danpos agar selalu memperhatikan anggotanya di daerah operasi.

Baca juga: NEWS VIDEO Daftar Nama KKB Papua yang Diburu TNI/Polri

Terlepas dari konflik TNI verus KKB, Mongabay mewartakan bahwa pengadilan di kota Jayapura, Indonesia, pada Selasa (27/4/2021) telah memutuskan untuk melawan penebangan hutan hujan yang diincar makelar Malaysia untuk dijadikan kebun kelapa sawit.

Area tersebut merupakan bagian dari proyek Tanah Merah, sebuah wilayah yang luas di pulau New Guinea yang telah ditetapkan satu dekade lalu untuk menjadi perkebunan kelapa sawit terbesar di dunia.

Pengembangan proyek baru saja dimulai, tetapi jika dilakukan hingga selesai, akan mengakibatkan pembukaan 280.000 hektare hutan hujan.

Jika itu dilakukan, tentu dapat menyumbang sejumlah besar gas rumah kaca ke atmosfer.

Proyek ini pertama kali mendapat lampu hijau oleh Yusak Yaluwo, seorang politikus lokal yang kemudian dihukum karena korupsi dalam masalah terpisah.

Proyek ini segera jatuh ke tangan perusahaan misterius yang dikenal sebagai Menara Group, yang mengendalikan proyek tersebut melalui tujuh anak perusahaan yang masing-masing memegang izin untuk mengembangkan sekitar 40.000 hektar.

Alih-alih mengembangkan tujuh konsesi lahan, Menara dengan cepat menjual saham mayoritasnya kepada investor lain.

Maxim membeli 90% saham di dua di antaranya, masing-masing seharga $ 40 juta.

Baca juga: NEWS VIDEO Kabarnya Denjaka Turun Gunung Tumpas KKB Papua

Namun, pada pertengahan 2010-an, pejabat setempat mencabut izin Maxim, dan mengeluarkan izin baru, yang mencakup wilayah yang persis sama, kepada Digoel Agri.

Digoel Agri telah membuka setidaknya 228 hektare hutan, meskipun ada keberatan dari anggota kelompok adat setempat yang mengatakan bahwa mereka tidak pernah menyetujui keberadaannya di tanah mereka.

(*)

Artikel ini telah tayang di BangkaPos.com dengan judul Tak Hanya Soal Penumpasan KKB Papua, Ada Juga yang Berbahaya Dilakukan Makelar Malaysia di Papua,

Editor: Muhammad Fachri Ramadhani