Breaking News:

Berita Pemprov Kalimantan Timur

DKP3A Kaltim Gelar Advokasi Kebijakan dan Pendampingan LPP di Tenggarong

berdasarkan data BPS tahun 2020 terdapat kesenjangan pada capaian indeks pembangunan manusia (IPM) Kaltim.

Editor: Achmad Bintoro
IST/DKP3A KALTIM
PENDAMPINGAN - DKP3A Kaltimmenggelar advokasi kebijakan dan pendampingan LPP di Kukar. 

TENGGARONG - Kepala Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim Noryani Sorayalita mengatakan berdasarkan data BPS tahun 2020 terdapat kesenjangan pada capaian indeks pembangunan manusia (IPM) Kaltim.

"Untuk IPM laki-laki Kaltim ada pada indeks 81,32 menempati posisi ketiga dari 34 provinsi se-Indonesia. Sedangkan IPM perempuan ada pada posisi ketujuh," kata

Noryani Sorayalita pada kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Lembaga Pemberdayaan Perempuan (LPP) Kewenangan Provinsi di Ruang Kertanegara, Bappeda Kutai Kartanegara (Kukar), Kamis (27/5/2021).

Sementara untuk capaian indeks pembangunan gender dan indeks pemberdayaan gender berada pada posisi 32. “Komposit yang sangat mempengaruhi terhadap kesenjangan ini adalah pada bidang ekonomi," tandasnya.

Dikatakan, pada agregat pengeluaran per kapita sebagai komposit IPG dan IPM Kaltim berada pada angka Rp6.943.000 juta per tahun untuk perempuan dan Rp17.958.000 juta per tahun untuk laki-laki.

"Sementara capaian Indonesia sebesar Rp9.004.000 juta per tahun. Sektor ekonomi lainnya adalah sumbangan pendapatan per kapita perempuan Kaltim yaitu 24,17 persen mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya yaitu 24.06 persen," urainya.

Soraya menambahkan, Pokja PUG merupakan salah satu lembaga yang cukup efektif untuk menggerakkan dan mengkoordinasikan peran dan fungsi perangkat daerah terutama dalam mencapai kinerja urusan pemberdayaan perempuan khususnya di bidang ekonomi.

Kabupaten Kukar sebagai kabupaten yang memiliki sumber daya alam melimpah, secara tidak langsung juga memiliki CSR yang potensial dalam menunjang program pemerintah.

“Sehingga kami yakin bahwa Kabupaten Kukar melalui perangkat daerah dan pihak terkait dapat memperkecil kesenjangan pembangunan pemberdayaan perempuan khusunya bidang ekonomi. Hal ini dimulai dengan ketersediaan data terpilah laki-laki dan perempuan dalam menentukan kelompok sasaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan,” terangnya.

Melalui berbagai kebijakan, program dan kegiatan yang strategis diharapkan dapat membangun motivasi perempuan untuk maju, mengembangkan potensi perempuan, meningkatkan kemampuan perempuan pelaku usaha mikro menjadi pengusaha kecil, meningkatkan kemampuan perempuan untuk berwirausaha, membangun kemampuan perempuan untuk berproduksi, membangun komitmen serta kebijakan pemerintah daerah, mendayagunakan sumber daya lokal dan mengembangkan legalitas usaha mikro. (mar/sul/adv)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved