Memiliki Nilai Ekonomis, BPKAD Samarinda Berikan Keringanan Waktu Bagi Pedagang di Citra Niaga

"Terkait kewajiban dan lain sebagainya kita akan hitung lagi. Kalau tidak dipenuhi, pengosongan paksa," ulang Arif.

Karena ditegaskannya, pemakaian kekayaan daerah memiliki aturan tersendiri yang sudah diatur di dalam Peraturan Daerah (Perda), yaitu melakukan perhitungan menggunakan NJOP.

Dalam setahun kan pengalinya sudah ada. NJOPnya berapa, pengalinya berapa dikali 5 persen, kemudian dikalikan lagi berapa jangka waktu, nah itu yang harus dilunasi.

"Tapi jelasnya bagaimana bisa di kantor," tutupnya.

Pernah Bayar Uang HGB

Penertiban 6 Ruko di Jalan Citra Niaga Selatan, Kamis, 3/6/2021, sempat diprotes oleh beberapa pedagang.

Namun pada akhirnya mereka tidak bisa berbuat banyak karena sesuai Perda Pemkot Samarinda yang berlaku.

"Saya di sini sudah 40 tahun. Dan ruko kami ini menjadi tempat tinggal ibu kami yang berusia 83 tahun dan menjadi tempat berkumpul," ucap Maria (50), tahun salah seorang pelaku usaha di Ruko nomor 75 tersebut keapda Tribunkaltim.

Baca Juga: BREAKING NEWS 6 Ruko di Kawasan Citra Niaga Selatan Samarinda Ditertibkan, Pedagang Masih Nego

Baca Juga: Detik-Detik Jelang Penertiban, Pedagang di Ruko Citra Niaga Selatan Samarinda Tetap Berjualan

Petrus (60) saudara Maria menambahkan, bahwa terjadi miskomunikasi dengan pihak Pemerintah Kota Samarinda karena selalu membayar Hak Guna Bangunan (HGB) setiap 20 tahun.

"Jadi salah kalau dikatakan menunggak selama 11 tahun. Ini Saya ada bukti kami membayar HGB 2010-2018 sebesar Rp 214.520.000," kata Petrus sambil menunjukan kuitansi bukti pembayaran HGB mereka.

Namun, lanjutnya, sejak 2020 pihaknya mengalami kesulitan membayar karena Covid-19 yang melemahkan sektor usaha.

Baca Juga: 11 Tahun Tak Bayar Retribusi ke Pemkot Samarinda, 6 Pedagang di Citra Niaga akan Ditertibkan

Baca Juga: Reinkarnasi Citra Niaga, Walikota Samarinda Siapkan Tim, Target 2023 Sudah Mulai Pembangunan