Breaking News:

Edukasi Masyarakat Awam soal Bantuan Hukum, Fitri Maisyaroh Sosialisasikan Perda Nomor 5 Tahun 2019

Anggota DPRD Provinsi Kaltim dari Fraksi PKS dapil 2 Kota Balikpapan, Fitri Maisyaroh kembali menggelar sosialisasi, Jumat (4/6).

Penulis: Siti Zubaidah
Editor: Diah Anggraeni
HO
Anggota DPRD Provinsi Kaltim dari Fraksi PKS, Fitri Maisyaroh saat menggelar sosialisasi di Balikpapan, Jumat (4/6) hari ini. 

TRIBUNKALTIM.CO - Anggota DPRD Provinsi Kaltim dari Fraksi PKS dapil 2 Kota Balikpapan, Fitri Maisyaroh kembali menggelar sosialisasi, Jumat (4/6).

Sosialisasi kali ini terkait Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum, yang mana menghadirkan narasumber dari lembaga bantuan hukum (LBH), Muqsith Annafii dan Tutut Endah Endang.

 "Intinya ini adalah kegiatan rutin dari DPRD di tahun 2021, kami mencoba mensosialisasikan perda yang sudah ada. Pada kesempatan ini adalah perda tentang penyelenggaraan hukum. Inti dari perda ini adalah bagaimana membantu masyarakat kita yang secara ekonomi tidak mampu membiayai proses hukum ketika tersandung masalah hukum," kata Fitri Maisyaroh.

Baca juga: Sosialisasikan Perda Pajak Daerah, Fitri Maisyaroh Sebut Banyak Keuntungan Didapat Masyarakat

"Kita tahu terkadang masyarakat kita merasa berat untuk urusan hukum, karena urusan hukum bukan urusan yang biasa bagi masyarakat awam," lanjut Fitri Maisyaroh.

Wanita berhijab tersebut juga menegaskan, keberadaan Perda Penyelenggaraan Bantuan Hukum adalah payung hukum untuk masyarakat yang tidak mampu.

Tujuannya agar masyarakat tidak lagi merasa takut ketika mereka tersandung hukum, apalagi menyangkut masalah pembiayaan ketika tersangkut hukum.

"Karena memang kami akan mendorong gubernur agar segera menerbitkan pergub-nya agar teknis dalam bantuan hukum ini gampang dirasakan masyarakat, sehingga tidak sekadar perda tertulis tetapi benar-benar turun secara teknis dalam pergub," ungkapnya.

Baca juga: Anggota DPRD Kaltim Fitri Maisyaroh Sebut Pengajaran Daring Miliki Dampak Negatif

Perda Penyelenggaraan Bantuan Hukum, lanjutnya, telah selesai sejak tahun 2019 lalu.

Namun untuk aplikasinya membutuhkan pergub, sehingga anggota DPRD akan mendorong gubernur agar segera menurunkannya menjadi pergub.

Sosialisasi itu dilaksanakan secara serentak oleh 55 anggota DPRD Provinsi Kaltim, yang mana mereka turun langsung ke dapil masing-masing dengan rentan waktu selama tiga hari.

"Harapannya dalam perda ini ketika diturunkan menjadi pergub, masyarakat tidak lagi merasa berat ketika tersandung masalah hukum sehingga ada solusi dari pembiayaan kebutuhan untuk menyelesaikan masalah hukum mereka. Tetapi tentunya yang kami tegaskan masyarakat meminimalisasi urusan dengan hukum sehingga tentunya tidak perlu meminta bantuan hukum. Perda ini menjadi payung hukum dan solusi bagi masyarakat sekitar," ujarnya.

Baca juga: Anggota Komisi IV DPRD Kaltim Fitri Maisyaroh Reses di Balikpapan, Ini Permintaan Warga

Untuk prosedurnya, ketika ada masyarakat yang tersandung hukum, maka mereka segera mengunjungi LBH yang ada.

"Untuk saat ini belum ada pergub, masyarakat bisa menggunakan payung hukum pada undang-undang untuk bantuan hukum. Karena itu lebih general dan berlaku dari pusat dan secara nasional bisa dipakai," ungkapnya. (dha)

Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved