Jelang Pembahasan APBD-P 2021, Sekkot Samarinda Harapkan Usulan Anggaran OPD Harus Sesuai

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA- Jelang memasuki Anggaran Pendapatan Belanja Daerah-Perubahan (APBD-P) 2021, di masa kepemimpinan Walikota dan Wakil Walikota Samarinda Andi Harun - Rusmadi, Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda, menggelar rapat bersama instansi terkait membahas APBD Perubahan 2021 di Kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Samarinda, pada Jumat (4/6/2021) lalu.

Rapat yang dipimpin oleh Sekretaris Kota Samarinda, Sugeng Chairuddin mengharapkan usulan anggaran harus sesuai dari masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Hal tersebut bukan tanpa alasan, Sugeng Chairuddin menuturkan struktur APBD Samarinda saat ini setelah penggeseran, dari nilai murni sebesar Rp 2,59 triliun mengalami pergeseran menjadi Rp 2,62 triliun untuk belanja daerah.

“Begitupun dengan kondisi APBD-P nanti, di mana usulan-usulan dari setiap OPD yang masuk secara gambaran kotor berdasarkan laporan dari Bappeda kisaran di angka Rp 75 miliar,” jelasnya, melalui rilis Pemkot Samarinda, Minggu (6/6/2021).

Ia menambahkan, jumlah nominal demikian di luar pos anggaran untuk pembiayaan penanganan Covid-19 atau Virus Corona.

Baca juga: Temui Kafilah Kontingen MTQ Samarinda, Andi Harun Berikan Dukungan dan Suntikan Dana Rp 100 Juta

Maka itu pokok masalah untuk APBD-P dibahas kembali oleh Tim Anggaran Pendapatan Anggaran Daerah (TAPD) Kota Samarinda sambil memastikan anggaran yang sesuai usulan dari OPD.

“Intinya saya mengingatkan kepada OPD yang bersangkutan dalam mengusulkan anggaran ini harus realistis dan bisa dipertanggungjawabkan ketika diimplementasikan serta berkualitas dan efektif pastinya,” imbuhnya.

Ia juga belum bisa memastikan kondisi APBD Perubahan nantinya, apakah mampu untuk mengakomodir semua usulan dari setiap OPD.

Pasalnya, di bawah nahkoda kepemimpinan Andi Harun - Rusmadi ada program prioritas yang mulai diluncurkan pada APBD Perubahan, seperti Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (Probebaya) dengan alokasi Rp 100 - 300 juta per RT.

“Jadi harapan saya OPD yang mengusulkan anggaran di perubahan kalau bisa dibuka kesempatan untuk mempresentasikan di hadapan TAPBD, agar tim ini bisa mengoreksi mana anggaran yang dianggap objektif untuk diberikan, bahkan sebaliknya,” ucapnya.

Berita tentang Samarinda

Penulis: Muhammad Riduan | Editor: Rahmad Taufiq