Permasalahan Banjir dan Sampah di Samarinda, Pemprov Kaltim Gelontorkan DAK Sebesar Rp 490 Miliar

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Penanganan sampah dan banjir menjadi salah satu perhatian pemerintah.

Sebab, permasalahan banjir selalu menjadi permasalahan paling khas yang dirasakan Kota Samarinda selama bertahun-tahun.

Untuk itu Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur pun memberikan anggaran berupa dana alokasi khusus bagi Kota Tepian.

Baca Juga: Untuk Pengelolaan Sampah, Walikota Samarinda Andi Harun Nilai Perlu Kerjasama Pihak Swasta

Baca Juga: DPRD Samarinda Akui 72 Sekolah yang Disiapkan untuk PTM Ada yang Belum Memenuhi Syarat

Wakil Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Hadi Mulyadi Minggu (6/6/2021) mengatakan, pemerintah sudah menggelontorkan anggaran cukup besar di Kota Samarinda.

Ia menyebut Pemkot Samarinda mendapatkan DAK sebesar Rp 490 miliar.

Anggaran yang memakan hampir setengah triliun ini digunakan untuk penanganan banjir.

"Samarinda terbesar dari Bankeu kabupaten Kota Samarinda sekitar Rp 490 miliar termasuk pengendalian banjir di dalamnya artinya perhatian ini besar," ucap Hadi Mulyadi.

Baca Juga: Mantap Memindahkan TPA, Pemkot Samarinda Masih Rahasiakan Lokasi Baru

Baca Juga: Genap 100 Hari Kerja, Walikota Samarinda Andi Harun Harapkan Masyarakat Selalu Mendukung

Ia menyebut dari 10 kabupaten Kota, Samarinda menjadi daerah yang besar dalam mendapatkan DAK dari pihak provinsi.

Bahkan bentuk keseriusan provinsi dalam membantu Samarinda menanggulangi banjir dalam bentuk pengajuang bantuan anggaran ke pusat.

Namun saat ini anggaran tersebut belum terealisasi. Hal tersebut dikarenakan Pemerintah pusat sedang fokus menanggulangi dampak Covid-19.

Sehingga anggaran pusat yang harusnya untuk penanggulangan banjir Samarinda dialihkan ke pencegahan Covid-19.

Baca Juga: Langit Kota Tepian Cerah Berawan di Akhir Pekan, Prakiraan Cuaca Samarinda Minggu 6 Juni 2021

Baca Juga: Kebakaran di Gang Rahman Samarinda, Saksi Mata Sempat Mendengar Suara Kretek-kretek

"kita berjuang bersama-sama dalam dana pengendalian banjir ek pusat. Itu sudah disetujui cuman Covid-19 dananya tertunda terus," ucap Hadi Mulyadi. (*)

Berita tentang Kaltim