Breaking News:

News Video

NEWS VIDEO Mahfud MD Sebut Pengalihan Tanah Banyak Terjadi di Era SBY

Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Demokrat Andi Arief menanggapi santai tudingan Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD

Editor: Djohan Nur

TRIBUNKALTIM.CO - Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu)  Partai Demokrat Andi Arief menanggapi santai tudingan Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD yang menyebut pengalihan tanah atau lahan ke negara asing paling banyak terjadi di era Preaiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Pernyataan Mahfud MD tersebut untuk menanggapi kritik yang diarahkan kepada pemerintah bahwa 70 persen tanah negara disebut dikuasai oleh asing.

Artinya, hanya 30 persen tanah yang dikuasai oleh negara.

Menurut Mahfud, pemerintahan Jokowi tidak pernah mengobral tanah ke asing.

Andi Arief meminta Mahfud MD membuktikan ucapannya tersebut.

Baca juga: BLAK-BLAKAN Mahfud MD Sebut Koruptor Bersatu Hantam KPK, Tanggung Jawab Bukan Hanya Milik Jokowi

"Pak Mahfud suruh membuktikan saja," kata Andi kepada Tribunnews.com, Minggu (6/6/2021).

Sebaliknya, kasus pengobralan tanah ini hanya perjanjian kontrak dari pemerintahan sebelumnya.

"Nah sekarang kita buka data siapa yang ngobral-ngobral tanah itu? kita ini cuma kebagian limbahnya. Pada zaman Pak Jokowi pemberian HPH atau pemberian tanah pada zaman pemerintahan kami ini itu nggak ada itu," kata Mahfud saat menjadi pembicara dialog dengan Rektor UGM dan pimpinan PTN/PTS seluruh Yogyakarta yang ditayangkan YouTube Universitas Gadjah Mada pada Sabtu (5/6/2021) lalu.

Mahfud menjelaskan pengobralan tanah justru paling banyak terjadi pada pemerintahan SBY atau periode 2004-2014. Menurutnya, ada jutaan hektar tanah yang diberikan HPHnya kepada asing.

"Kalau kita buka datanya tahun 2004 sampai dengan 2014, itu belasan juta hektar dikeluarkan. Nah zaman Pak Jokowi itu hanya meneruskan karena sudah ada komitmen dari pemerintahan yang sebelumnya dan tidak boleh ditolak harus dilanjutkan," ungkapnya.

Baca juga: Mahfud MD Sebut Novel Baswedan Dibenci Lantaran Politis, Niat Angkat Penyidik KPK jadi Jaksa Agung

Halaman
1234
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved