Breaking News:

Berita Paser Terkini

DPRD Paser Inginkan Kesejahteraan Nelayan dan Petambak Terpenuhi, Raperda Dibahas

Panitia Khusus (Pansus) II DPRD Kabupaten Paser melaksanakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) lanjutan dengan OPD terkait, membahas Raperda tentang Perlind

TRIBUNKALTIM.CO/SYAIFULLAH IBRAHIM
Anggota Pansus II DPRD Paser menggelar Rapat Dengar Pendapat dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Paser terkait, yang membahas Raperda inisiatif tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan serta Pembudidaya Ikan di Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, Selasa (8/6/2021) lalu. TRIBUNKALTIM.CO/SYAIFULLAH IBRAHIM 

TRIBUNKALTIM.CO, TANA PASER- Panitia Khusus (Pansus) II DPRD Kabupaten Paser melaksanakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) lanjutan dengan OPD terkait, membahas Raperda tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan dan Pembudidaya Ikan.

Rapat tersebut digelar pada Selasa (8/6/2021) kemarin, di Ruang Rapat Panyembolum, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Paser.

Ketua Pansus II DPRD Paser Dian Yuniarti memimpin langsung jalannya RDP, didampingi anggota Pansus II DPRD Paser, Aspiana, Hendrawan Putra, Budi Santoso, Ramlie S Bakti Basri Mansyur, dan Rahmadi.

Dian Yuniarti menjelaskan, dari hasil pembahasan dengan para OPD, DPRD Paser memiliki peran dalam pengajuan maupun pembahasan Raperda hingga menjadi Peraturan Daerah (Perda).

"Kami berharap bisa segera diparipurnakan Raperda ini karena ini sangat penting untuk kesejahteraan para nelayan dan petambak kita di Kabupaten Paser" ucapnya.

Baca juga: Kali Pertama Muncul di Permukiman Warga Paser Kalimantan Timur, Habitat Orangutan Mulai Terganggu

Pada saat yang sama, Anggota Pansus II Hendrawan Putra mengatakan, RDP dengan para OPD merupakan kelanjutan rapat sebelumnya.

Saat rapat berlangsung, lanjutnya, ada beberapa saran dan masukan dari OPD terkait dengan mengusulkan agar dihilangkannya kata "kecil" pada Pasal 1 Poin 18 yang disebutkan pada Kelompok Usaha Bersama Kecil.

"Masukan dari OPD terkait, kata "kecil" dan Nelayan Buruh agar dihilangkan, dengan pertimbangkan melalui Keputusan Kementerian Kelautan dan Perikanan nomor 14 tahun 2012 tentang Kelembagaan Pelaku Usaha Perikanan," ujarnya.

KUB hanya terbagi atas beberapa tingkatan (kelas), lanjut Hendrawan, di antaranya Pemula, Madya dan Utama, sementara tidak ada kelas KUB kecil dan besar.

Halaman
12
Penulis: Syaifullah Ibrahim
Editor: Rahmad Taufiq
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved