Breaking News:

Berita Pemprov Kalimantan Timur

Jadi Dasar Pembangunan Jangka Menengah, Perubahan RPJMD Kaltim 2019-2023 Sesuai Isu Strategis

DPRD Kaltim menggelar rapat raripurna ke-16 di Gedung D lantai 6 Kantor DPRD Kaltim, Selasa (8/6/2021).

HO/Humasprov Kaltim
Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur, HM Sa’bani. 

TRIBUNKALTIM.CO - DPRD Kaltim menggelar rapat raripurna ke-16 di Gedung D lantai 6 Kantor DPRD Kaltim, Selasa (8/6/2021).

Rapat tersebut membahas tiga agenda, yaitu penyampaian laporan Bapemperda Provinsi Kaltim terhadap perubahan Propemperda 2021, penyampaian Nota Penjelasan Perubahan RPJMD 2019-2023, dan penyampaian Nota Keuangan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kaltim 2020.

Rapat paripurna kali ini dipimpin Wakil Ketua I DPRD Kaltim Muhammad Samsun didampingi Wakil Ketua Seno Aji dan Sigit Wibowo.

Baca juga: Siapkan Energi untuk IKN, Proyek Pengembangan Lapangan Merakes Diresmikan

Sementara Gubernur Kaltim diwakili Sekda Provinsi HM Sa’bani didampingi Asisten Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Abu Helmi, Asisten Administrasi Umum Fathul Halim, serta pimpinan OPD lingkup Pemprov Kaltim.

Sa’bani mengungkapkan, perubahan RPJMD Kaltim 2019-2023 perlu mempertimbangkan isu strategis ke depan, sehingga dilakukan penyesuaian dan perubahan terkait program pembangunan yang dilaksanakan selama beberapa tahun dengan memperhatikan kekurangan dan kelebihan setiap program.

“Nota penjelasan ini memberikan gambaran kepada DPRD Kaltim sebagai bahan untuk pembahasan terkait perubahan RPJMD Kaltim 2019-2023 yang menjadi dasar pembangunan jangka menengah yang menggambarkan visi-misi gubernur dan wakil gubernur Kaltim, dengan menyesuaikan berbagai kebijakan dan situasi terkini,” ungkap Sa’bani, Selasa (8/6).

Baca juga: Berikan Pelayanan Kanker Komprehensif, RSUD AWS dan RS Dharmais Jakarta Siap Jalin Kerja Sama

Perubahan RPJMD Kaltim 2019-2023, lanjut Sa’bani, salah satunya menyesuaikan dengan perubahan kebijakan nasional yang baru, di antaranya terbitnya Perpres 18/2020 di mana di dalamnya termasuk pemindahan ibu kota negara (IKN) Indonesia ke Kaltim.

“Tujuan perubahan ini salah satunya untuk menyelaraskan strategi dan arah kebijakan serta arah program pembangunan beberapa tahun ke depan di masa kepemimpinan Gubernur Isran Noor dan Wakil Gubernur Hadi Mulyadi, menyesuaikan dengan isu strategis terkini,” jelasnya. (her/sul/adv)

Editor: Diah Anggraeni
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved