Breaking News:

Berita PPU Terkini

Tak Punya Perda RIPPDA, PPU Tak Dapat Dana Pembangunan Sarana Prasarana Wisata dari Pusat

Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) PPU, Zainal Arifin angkat bicara terkait dengan pembangunan pada sektor pariwisata di Kabupat

Penulis: Dian Mulia Sari | Editor: Rahmad Taufiq
TRIBUNKALTIM.CO/DIAN MULIA SARI
Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) PPU, Zainal Arifin angkat bicara terkait dengan pembangunan pada sektor pariwisata di Kabupaten PPU. TRIBUNKALTIM.CO/DIAN MULIA SARI 

TRIBUNKALTIM.CO, PENAJAM- Anggota Komisi III DPRD PPU, Zainal Arifin angkat bicara terkait dengan pembangunan pada sektor pariwisata di Kabupaten PPU.

Menurut dia, hingga saat ini pembangunan di sektor pariwisata belum juga menunjukkan hasil yang signifikan.

"Pembangunan sarana dan prasarana di sektor pariwisata di PPU masih terkendala anggaran, karena APBD sangat terbatas, jadi belum menyentuh pembangunan sektor pariwisata," ujar Zainal Arifin, Kamis (10/6/2021).

Dia menjelaskan, salah satunya Pantai Tanjung Jumlai yang menjadi salah satu tempat wisata andalan di PPU, namun belum dikelola secara profesional lantaran belum dilengkapi fasilitas yang mumpuni.

"Tapi jika pemerintah ingin membenahi Pantai Tanjung Jumlai membutuhkan anggaran puluhan miliar. Karena lahan sekitar tempat wisata bahari itu masih berstatus milik warga," ujarnya.

Baca juga: PPU Masuk 100 Kabupaten/Kota yang Jadi Agenda Prioritas Pembangunan Nasional, AGM Ingatkan Stunting

Dia menambahkan, membangun tempat wisata biayanya besar, tidak mungkin menggunakan APBD, karena hal itu sangat besar.

"Seperti Pantai Tanjung Jumlai yang garis pantainya sangat panjang. Jika itu dibangun fasilitas yang lengkap, biayanya sangat besar," kata Zainal Arifin.

Zainal Arifin mengatakan bahwa PPU sulit mendapatkan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk pembangunan wisata dari pemerintah pusat karena terkendala Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA).

Salah satu syarat untuk mendapatkan bantuan anggaran pembangunan sarana dan prasarana wisata dari pusat adalah harus memiliki Paraturan Daerah (Perda) RIPPDA.

Halaman
12
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved