Breaking News:

Buron Kasus Korupsi Batubara Ditangkap

18 Saksi Diperiksa, Penyidikan Kasus Dugaan Penyimpangan Royalti Batubara Bergulir Sejak 2019

Sebanyak 18 saksi termasuk saksi ahli dari Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kaltim, sebagai auditor sudah diperiksa

Penulis: Mohammad Fairoussaniy
Editor: Rahmad Taufiq
TRIBUNKALTIM.CO/MOHAMMAD FAIROUSSANIY
Tersangka H (52) yang diduga melakukan tindak pidana korupsi penyimpangan pembayaran royalti dalam penjualan batubara dengan memanipulasi pembayaran royalti sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tahun 2019 yang tidak sesuai tarif, digiring petugas Kejati Kaltim. TRIBUNKALTIM.CO/MOHAMMAD FAIROUSSANIY 

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA- Sebanyak 18 saksi termasuk saksi ahli dari Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kaltim, sebagai auditor sudah diperiksa tim penyidik Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur.

Aspidsus Kejati Kaltim, Emanuel Ahmad didampingi Kasi Penkum Kejati Kaltim Toni Yuswanto dan jajarannya saat gelaran pers rilis, Jumat (11/6/2021) mengatakan, perusahaan CV. JAR dimana tersangka H (52) sebagai Direktur Cabang dan Kuasa Direktur yang bergerak di bidang pertambangan memiliki izin resmi.

Dia menegaskan, pelaporan pembayaran tarif yang harusnya 7 persen, namun yang dibayarkan hanya dengan tarif 3 persen.

Selisih kerugian negara akibat pemalsuan dokumen dengan memanipulasi pembayaran royalti sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tahun 2019 tidak sesuai tarif, mencapai Rp 45 miliar.

"Operasional CV. JAR disidik sejak 2019, kami dapat barang buktinya 2019. Karena kalau tahun 2017, 2018 sudah tidak ada barang buktinya. Kan ekspor impor sudah jalan, perizinan lengkap, hanya perubahan data itu (memanipulasi), jadi yang disetorkan ke negara tidak sesuai," jelas Emanuel Ahmad.

Baca juga: Suprianto Divonis Bebas dalam Kasus Korupsi Pembebasan Lahan di Berau, JPU akan Kasasi

Ditanya apakah nanti ada saksi lain yang akan dipanggil guna melengkapi berkas pada kasus perkara yang masuk dalam tindak pidana korupsi, dia menyebut akan melihat perkembangannya.

"Saksi sebanyak 18 termasuk saksi ahli dari BPKB sebagai auditor, saksi lain belum ada," ujarnya.

Termasuk kemungkinan tersangka lain dalam dugaan kasus penyimpangan pembayaran royalti batubara yang beroperasi di wilayah Kutai Kartanegara ini.

Pihak Kejati Kaltim akan mempelajari perkara ini dan melihat fakta-faktanya dalam persidangan.

Halaman
1234
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved