Breaking News:

Berita Samarinda Terkini

Atur Pengendalian Harga Bahan Pokok, DPRD Kota Samarinda Sahkan Perda Ketahanan Pangan dan Gizi

Selain itu, juga pengesahan rancangan peraturan daerah (Raperda) menjadi perda pada Jum'at (11/6/2021).

TRIBUNKALTIM.CO/HANIFAN MA'RUF
Ketua Badan Pembentukan Perda DPRD Kota Samarinda, Abdul Rofik usai rapat paripurna DPRD Kota Samarinda dalam pengesahan Perda ketahanan pangan dan gizi, Jum'at (11/6/2021).TRIBUNKALTIM.CO/HANIFAN MA'RUF 

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - DPRD Kota Samarinda menggelar rapat paripurna dalam rangka penandatanganan nota kesepakatan, terhadap rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026.

Selain itu, juga pengesahan rancangan peraturan daerah (Raperda) menjadi perda pada Jum'at (11/6/2021).

Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Kota Samarinda, Sugiyono didampingi Wakil Ketua Drs. Rusdi, H. Subandi, dan Helmi Abdullah serta dihadiri Walikota Andi Harun dan Wakil Walikota Rusmadi Wongso.

Baca Juga: Gubernur Kaltim Isran Noor Minta Pemerintah Pusat Perhatikan Kondisi Jalan Poros Samarinda-Kubar

Dalam rapat paripurna yang juga dihadiri secara virtual oleh para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) beserta camat dan lurah se kota Samarinda tersebut, Pemerintah Kota Samarinda melalui Walikota dan Wakil Walikota bersama DPRD, sepakat menyetujui pengesahan Raperda Ketahanan Pangan dan Gizi yang disahkan menjadi Perda pada hari ini.

Ketua Badan Pembentukan Perda DPRD Kota Samarinda, Abdul Rofik mengatakan pentingnya pengesahan Perda ketahanan pangan dan gizi bagi tersebut.

Karena selama ini pasokan bahan pangan warga masih bergantung dari daerah lain seperti dari pulau Jawa maupun Sulawesi.

Baca Juga: Polisi Ringkus Pengedar Sabu Eceran di Samarinda, 43,58 Gram Disita Jadi Barang Bukti

Abdul Rofik menyebutkan dengan adanya perda ketahanan pangan dan gizi yang baru saja disahkan maka Kota Samarinda memiliki regulasi untuk memastikan ketersediaan pangan, selalu dalam kondisi aman dan menghindari inflasi serta lonjakan harga apabila pasokan bahan pangan terhambat.

"Adanya perda ketahanan pangan dan gizi ini sebagai regulasi agar stok pangan itu aman, agar tidak terjadi inflasi bahan pokok yang luar biasa apabila terjadi keterbatasan stok pangan di pasar," ungkap Abdul Rofik saat ditemui usai rapat paripurna DPRD Kota Samarinda, Jum'at (11/6/2021).

Halaman
12
Penulis: Hanifan Ma'ruf
Editor: Samir Paturusi
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved