Breaking News:

Buron Kasus Korupsi Batubara Ditangkap

KRONOLOGI Penangkapan Tersangka Kasus Penyimpangan Royalti Penjualan Batubara, Negara Rugi Rp 4,5 M

Kerugian negara sendiri akibat perbuatan tersangka H selaku Direktur Cabang dan Kuasa Direktur CV. JAR yang bergerak di bidang pertambangan mencapai R

TRIBUNKALTIM.CO/ MOHAMMAD FAIROUSSANIY
Aspidsus Kejati Kaltim Emanuel Ahmad (batik merah) saat memaparkan kasus yang menjerat tersangka H, didampingi Kasipenkum Kejati Kaltim dan jajarannya, Jumat (11/6/2021). TRIBUNKALTIM.CO/ MOHAMMAD FAIROUSSANIY 

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA- Kerugian negara sendiri akibat perbuatan tersangka H selaku Direktur Cabang dan Kuasa Direktur CV. JAR yang bergerak di bidang pertambangan mencapai Rp 4,5 miliar lebih.

Kasus dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan pembayaran royalti dalam penjualan batubara dengan memanipulasi pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tahun 2019 disinyalir tidak sesuai tarif seharusnya.

"Tarif yang harus dibayar sesuai kalori yang tercantum dalam Report of Analysis (ROA) dengan gross calori value 6.668 kcal/kg dengan tarif 7%, namun yang dibayarkan hanya dengan tarif 3%," kata Aspidsus Kejati Kaltim Emanuel Ahmad, Jumat (11/6/2021).

Selain itu juga terdapat penjualan batubara dengan tidak membayar royalti, sehingga terdapat selisih pembayaran royalti yang mengakibatkan kerugian keuangan negara.

"Sebesar Rp. 4.503.087.964.28 (empat miliar lima ratus tiga juta delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus enam puluh empat rupiah dua puluh sembilan sen), sesuai dengan laporan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kaltim dengan surat 
Nomor : SR- 201PW11/5/2020 tanggal 6 Oktober 2020," beber Emanuel Ahmad.

Baca juga: Babak Baru Dugaan Korupsi Solar Cell di DPMPTSP Kutai Timur, Ada Saksi Tidak Kooperatif

Perbuatan tersangka sendiri, lanjut Emanuel Ahmad, melanggar pasal 2 ayat (1), Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang R Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI No. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

"Penyidik ketika menetapkan tersangka tidak sendirian, artinya berkoordinasi auditor yakni dengan BPKP (saksi ahli). Kita gelar perkara bersama auditor ada persoalan ini, ada potensi kerugian negara, lalu dihitung kerugian negaranya terus kami tetapkan tersangka," tuturnya.

"Penyidik hari ini berpendapat bahwa tersangka ditahan 20 hari ke depan, sesuai pasal 21 KUHAP, dikhawatirkan tersangka melarikan diri, merusak barang bukti, atau mengulangi lagi," ujar Emanuel Ahmad.

Bahasa sederhananya, kata Aspidsus Kejati Kaltim, tersangka H melakukan pemalsuan data kadar batubara.

Halaman
1234
Penulis: Mohammad Fairoussaniy
Editor: Rahmad Taufiq
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved