Breaking News:

Buron Kasus Korupsi Batubara Ditangkap

Kuasa Hukum Tersangka Upayakan Justice Collaborator, Diduga Ada Aktor Utama Dalangi Kasus Kliennya

Penasihat Hukum tersangka H (52), buron yang diringkus tim gabungan dari kejaksaan, akan upayakan pembelaan hukum kepada kliennya lewat Justice Collab

TRIBUNKALTIM.CO/MOHAMMAD FAIROUSSANIY
Penasihat Hukum tersangka H (52), Widi Aseno SH ditemui pada Jumat (11/6/2021). TRIBUNKALTIM.CO/MOHAMMAD FAIROUSSANIY 

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA- Penasihat Hukum tersangka H (52), buron yang diringkus tim gabungan dari kejaksaan, akan upayakan pembelaan hukum kepada kliennya lewat Justice Collaborator. 

Widi Aseno selaku penasihat hukum tersangka H mengatakan, upaya pembelaan tentu akan dilakukan.

Dalam beberapa kali penyidikan, pihak penyidik Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur sudah menjalankan apa yang sudah menjadi tugasnya, dan hal tersebut diapresiasi olehnya.

"Artinya kami sebagai penasihat hukum (juga) akan melakukan pembelaan dan akan melakukan pengembangan dalam artian kita membantu pihak penyidik, berbagai macam upaya hukum salah satunya justice collaborator atau JC," jelas Widi Aseno di awal keterangannya, Jumat (11/6/2021).

Dia meyakini kliennya bukanlah satu-satunya orang yang terlibat dalam tindak pidana korupsi penyimpangan pembayaran royalti dalam penjualan batubara, dengan memanipulasi pembayaran royalti sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tahun 2019 yang tidak sesuai tarif, yang diduga kliennya terlibat oleh Kejati Kaltim.

Baca juga: Kepala Dinas Pertanahan Berau Divonis Bebas dan tak Bersalah Atas Kasus Korupsi Pembebasan Lahan

"Karena saya sangat yakin artinya terindikasi kuat dan patut diduga klien kami bukanlah sebagai aktor yang utama. Ada kemungkinan pihak-pihak atau orang lain yang terlibat kasus ini," ucap Widi Aseno.

Dia menambahkan bisa saja ada kemungkinan kliennya, katakanlah sebagai korban atau sebagai boneka dalam perkara ini.

"Kita belum bisa mengatakan itu benar atau tidak, nanti kita coba telusuri lagi, akan kita cari fakta-fakta yang baru lagi," tuturnya.

Menyinggung celah hukum dan tepat kah pasal 2 ayat (1), Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang R Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas
UU RI No. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, disangkakan pada kliennya.

Halaman
1234
Penulis: Mohammad Fairoussaniy
Editor: Rahmad Taufiq
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved