Breaking News:

Berita Tarakan Terkini

Pemerintah Berencana Kenakan Pajak untuk Sembako, Ketua Baleg DPR RI Tidak Setuju

Belum lama ini sejumlah media nasional memberitakan rencana pemerintah akan mengenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk barang kebutuhan pokok alia

TRIBUNKALTARA.COM/ANDI PAUSIAH
Drs H Ibnu Multazam Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI saat diwawancarai media. TRIBUNKALTARA.COM/ANDI PAUSIAH 

TRIBUNKALTIM.CO, TARAKAN - Belum lama ini sejumlah media nasional memberitakan rencana pemerintah akan mengenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk barang kebutuhan pokok alias sembako.

Rencana itu tertuang dalam rancangan draf revisi kelima Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP).

Adapun sembako yang bakal dikenakan PPN adalah seperti beras, gabah, jagung, sagu, kedelai, garam konsumsi, daging, telur, susu, buah-buahan, sayur-sayuran, ubi-ubian, bumbu-bumbuan, dan gula konsumsi.

Baca juga: Tahun Depan Asrama Haji Siap Dibangun di Tarakan, Targetkan Bisa Terisi 450 Jemaah

Padahal sebelumnya, barang berupa sembako dikecualikan dalam PPN yang diatur dalam aturan turunan, yakni Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 116/PMK.010/2017.

Sedangkan dalam draft RUU pasal 4A, sembako dihapus dalam kelompok barang yang tak dikenai PPN.

Merespons hal tersebut, Drs H Ibnu Multazam Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI menegaskan kurang setuju jika barang-barang konsumsi dikenakan pajak.

Alasannya sudah pasti jelas karena akan membebani rakyat kecil.

Ia melanjutkan, jika harus dikenakan pajak, sebaiknya barang-barang konsumsi yang diimpor dari luar masuk ke Indonesia seperti buah-buahan dan aneka makanan.

Baca juga: Kaltara Bakal Punya Pengadilan Tinggi Agama, Baleg DPR RI Sambang ke Kota Tarakan

Halaman
12
Editor: Mathias Masan Ola
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved