Berita PPU Terkini

Proses Pencairan Gaji 13 ASN di Penajam Paser Utara Mulai Senin Depan

Badan Keuangan PPU, akan memproses pembayaran gaji ke 13 Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Senin 21 Juni 2021.

Penulis: Dian Mulia Sari | Editor: Samir Paturusi
TRIBUNKALTIM.CO/DIAN MULIA SARI
Kepala Badan Keuangan Tur Wahyu Sutrisno mengatakan, Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) melalui Badan Keuangan PPU, akan memproses pembayaran gaji ketiga belas Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Senin 21 Juni 2021. 

Baca Juga: Kepala Staf Kepresidenan Sharing dengan 20 Ormas di PPU Bahas IKN

Tur Wahyu mengatakan bahwa pemerintah daerah harus merogoh koceh senilai Rp 29,2 miliar, untuk membayar gaji dan TPP ASN, sementara DAU yang diterima oleh pemerintah hanya Rp 22 miliar.

"Artinya kita minus Rp 7 miliar setiap bulan," ungkapnya. 

Sementara itu, keluhan aparatur sipil negara (ASN) atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemkab Penajam Paser Utara, soal belum mendapatkan gaji ke-13 didengar oleh tokoh masyarakat Kabupaten Penajam Paser Utara, Fadlyansyah.

Pria yang pernah duduk di dua periode di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Penajam Paser Utara ini menjelaskan, gaji 13 merupakan sumber dari Dana Alokasi Umum (DAU).

Dijelaskannya, DAU adalah dana yang bersumber dari Pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah.

Dipakai untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi (UU Nomor 33 Tahun 2004).

Baca Juga: NEWS VIDEO Kisah Guru Honorer di Pelosok Sumut Bergaji Rp144 Ribu Sebulan

Saat ini, DAU telah memperhitungkan kenaikan gaji 5 persen, formasi CPNSD, THR, dan Gaji ke-13 + DAU Tambahan untuk bantuan dana kelurahan.

"Dari dasar itu saja sudah jelas. bahwasanya itu wajib dong, dan perhitungan gaji 13 itu, diatur di perpes berdasarkan peraturan pemerintah nomor 63 tahun 2021 dijelaskan ada perhitungan kepada gaji 13," kata Fadlyansyah, Jumat (17/6/2021).

"Nah, kalau hari ini banyak pegawai banyak mengeluh, kan kami dimasyarakat mendengar keluhan kenapa di Kalimantan hanya penajam Paser Utara yang belum dibagikan," imbuhnya.

Dia berharap hal itu tidak terjadi, dirinya juga berharap pemerintah daerah dapat memberikan pencerahan serta penjelasan kepada masyarakat Penajam Paser Utara terkait dengan kondisi keuangan daerah.

Baca Juga: NEWS VIDEO 6 Bulan Belum Digaji, 360 Guru Paud Swasta di PPU Minta Kejelasan

Sehingga masyarakat tahu kondisi keuangan daerah, sementara APBD untuk kepentingan masyarakat.

Halaman
1234
Sumber: Tribun Kaltim
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved