Breaking News:

Berita Kaltim Terkini

Jabatan Makmur HAPK Dicopot, Pengamat Unmul Sampaikan Langkah Hukum yang Bisa Ditempuh

Beredar adanya surat persetujuan Pergantian Antarwaktu (PAW) Makmur HAPK sebagai Pimpinan DPRD Kaltim dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar.

Penulis: Muhammad Riduan | Editor: Rahmad Taufiq
HO/TRIBUNKALTIM.CO
Herdiansyah Hamzah, Pengamat Hukum Universitas Mulawarman (Unmul) menanggapi soal surat terkait PAW Pimpinan DPRD Kaltim dari DPP Partai Golkar. 

Jika proses penyelesaian perselisihan tersebut tidak dilakukan melalui mekanisme yang disebutkan di atas, dan DPRD nantinya tetap bersikeras menetapkan keputusan pemberhentian tersebut.

Baca juga: DPD Golkar Kaltim Akui Belum Terima Surat Persetujuan PAW Ketua DPRD Kaltim dari DPP

"Maka keputusan itu rentan digugat melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Dan konsekuensinya adalah keputusan DPRD tersebut lemah dalam argumentasi prosedural," imbuhnya.

Castro menambahkan, dalam mengambil tindakan tertentu, partai politik jangan semata-mata hanya berdasarkan like and dislike, tetapi juga harus berbasis argumentasi logis yang mudah diterima dan dipahami publik.

"Jadi kendatipun pergantian pimpinan DPRD itu memiliki dasar hukum, tapi aspek etis tidak boleh dinafikan. Itu sih poinnya," ucapnya.

Penulis: Muhammad Riduan | Editor: Rahmad Taufiq

Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved