Virus Corona di Berau

Perpanjangan PPKM Mikro, Bupati Berau Akan Atur Jam Operasional Rumah Makan

Kabupaten Berau mengikuti instruksi terbaru sesuai Instruksi Mendagri No 13 Tahun 2021 Tentang Penguatan Kembali PPKM Mikro.

TRIBUNKALTIM.CO/RENATA ANDINI
Rapat membahas PPKM Mikro lanjutan sesuai instruksi, hasilnya akan dituangkan dalam Edaran Bupati Berau.TRIBUNKALTIM.CO/RENATA ANDINI 

TRIBUNKALTIM.CO, TANJUNG REDEB - Kabupaten Berau mengikuti instruksi terbaru sesuai Instruksi Mendagri No 13 Tahun 2021 Tentang Penguatan Kembali PPKM Mikro.

Plt Asisten I Setkab Berau, Hendratno menyebutkan Instruksi tersebut dibahas langsung pada rapat bersama, dengan BPBD Berau, Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan serta lainnya.

“Ya memang akan diperkuat, selama ini juga instruksinya tidak pernah dicabut,” jelasnya kepada TribunKaltim.Co, Senin (21/6/2021).

Dia melanjutkan, perpanjangan tersebut akan berbentuk surat edaran sesuai dengan putusan orang nomor satu di Berau.

Baca juga: Bukan PPKM, Akhirnya IDI Sarankan Pemerintah Jokowi Lockdown 2 Pekan, 4 Alasan Genting Soal Covid-19

Dengan harapan agar masyarakat tetap percaya bahwa ancaman pandemi masih ada.

Sejauh ini, PPKM Mikro juga dianggap berhasil lantaran daerah Tanjung Redeb sempat masuk ke zona orange, kendati status sekarang yakni zona merah.

Menurutnya, penambahan kasus sesuai update terakhir yakni 103 positif tidak naik sejauh 100 persen, namun harus tetap diwaspadai agar lonjakan tidak terlalu parah.

“Penambahan dari pelaku perjalanan, untuk itu dari dalam internal kita juga harus diperkuat,” tegasnya.

Dengan itu, Hendratno berharap dari lingkungan pemerintahan harus terlebih dahulu mematuhi adanya PPKM Mikro agar sebagai contoh di masyarakat secara nyata.

Baca juga: Kasus Covid-19 di Nunukan Bertambah, Pemkab Belum Terapkan PPKM Mikro

Penguatan PPKM Mikro sendiri bukan melapis aturan lama, tetapi menguatkan.

Dia mengakui terkait edaran seperti larangan berkumpul, larangan gelar meja pada rumah makan begitu juga pemberlakukan jam operasional rumah makan, cafe, HTM sendiri tidak pernah dicabut selama ini, begitu juga dengan anjuran agar makanan hanya khusus di take away saja.

“Larangan seperti itu tidak pernah kami cabut, sama seperti ASN yang datang ke kantor kan hanya 30 persen saja, itu juga masih berlaku,” ungkapnya.

Pihaknya tidak mengaku telah lengah atau pun kendor dalam pengawasan, tetapi pihaknya menimbang dari beberapa pertimbangan.

Seperti larangan gelar meja, dan membatasi jam operasional akan berdampak pada ekonomi masyarakat, apalagi kegiatan itu menjadi mata pencaharian mereka.

Kendari dalam Instruksi No 13 tersebut tertuang restoran atau tempat makan hanya dibatasi sebanyak 50 persen.

Baca juga: 15-28 Juni 2021, Pemprov Kaltim Lanjutkan PPKM Mikro

“Kami mencoba memperkuat dengan pengawasan, dan mengingatkan masyarakat bahwa ancaman pandemi masih ada,” jelasnya.

Terkait teknis lanjutan PPKM Mikro akan dibahas dalam Surat Edaran Bupati setelahnya.

“Secepatnya, ini upaya kita bersama agar tidak ada yang terpapar lebih banyak,” tutupnya. (*)

Berita tentang Virus Corona

Sumber: Tribun Kaltim
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved