Breaking News:

Tunjukkan Dedikasi kepada Masyarakat, Penyusunan RPJMDes Ditenggat 3 Bulan

Pemerintah Kabupaten Paser, dalam hal ini Bupati dr. Fahmi Fadli, melakukan pelantikan dan pengambilan sumpah 52 kepala desa (kades) terpilih dari 8

Penulis: Syaifullah Ibrahim | Editor: Diah Anggraeni
TRIBUN KALTIM/SYAIFULLAH IBRAHIM
Bupati Paser dr. Fahmi Fadli saat menandatangani surat keputusan terkait pelantikan dan pengambilan sumpah 52 kepala desa periode 2021-2027. 

TRIBUNKALTIM.CO - Pemerintah Kabupaten Paser, dalam hal ini Bupati dr. Fahmi Fadli, melakukan pelantikan dan pengambilan sumpah 52 kepala desa (kades) terpilih dari 8 kecamatan yang ada di Kabupaten Paser.

Sebelumnya, 52 kades terpilih telah melewati proses pemilihan kepala desa (pilkades) secara serentak pada 8 April 2021 lalu.

Bupati menyampaikan, hakikat demokrasi di tingkat desa dapat terlihat dalam pelaksanaan pilkades, di mana komponen masyarakat yang terlibat di dalamnya sesuai peran dan fungsinya.

"Keterlibatan tersebut mencerminkan adanya kesadaran warga masyarakat di desa dalam menentukan pemimpin mereka," kata Fahmi.

Baca juga: Wujudkan Program Paser MAS, Bupati Paser Tekankan Kades Harus Bersinergi dengan Pemerintah

Sebagai pemimpin penyelenggara pemerintahan, kades merupakan pengambil keputusan sekaligus penanggungjawab setiap kebijakan di desa.

Sesuai ketentuan yang ada, kades harus segera menyusun rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJMDes) untuk jangka waktu lima tahun dengan dengan tenggat waktu maksimal 3 bulan setelah pelantikan.

"Ditetapkan dengan peraturan desa (perdes) yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan dan program," sambung Fahmi.

Selain itu, penyusunan perancanaan pembangunan harus dilaksanakan secara partisipatif oleh pemerintahan desa yang melibatkan lembaga kemasyarakatan dengan disusun secara sistematis, terarah, terpadu, serta menyeluruh.

"Dan tanggap terhadap perubahan dengan berprinsip dasar pada pemberdayaan, transparansi, akuntabilitas, keberlanjutan dan partisipasi," teukasnya.

Dari RPJMDes tersebut, nantinya pemerintah desa harus menyusun rencana kerja pembangunan desa (RKPDes) untuk jangka waktu satu tahun.

Halaman
12
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved