Menakar Dampak Sosial Rencana Pembangunan Terowongan Gunung Manggah, Ini Kata Dosen Fisip Unmul
Walikota Samarinda, Andi Harun menyebutkan proyek yang diperkirakan akan menelan biaya 450 miliar.
lihat foto
TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA- Rencana pembangunan terowongan di kawasan Gunung Manggah, Kelurahan Sungai Dama, Kecamatan Samarinda Ilir semakin serius dibahas oleh Pemerintah Kota Samarinda sebagai pilihan solusi mengatasi kemacetan di Jalan Otto Iskandar Dinata.
Walikota Samarinda, Andi Harun menyebutkan proyek yang diperkirakan akan menelan biaya 450 miliar.
Sementara untuk saat ini dalam tahap studi kelayakan yang akan terus dikaji sisi kelayakan teknisnya, dari dinas terkait bekerja sama dengan akademisi dan praktisi.
Wacana pembangunan terowongan yang direncanakan sepanjang 550 meter tersebut, telah mendapat dukungan dari berbagai pihak, baik dari legislatif dan lembaga Pemerintahan Kota Samarinda.
Baca juga: Wacana Pembangunan Terowongan Gunung Manggah, Walikota Samarinda Beberkan Konsep Awal
Selain pertimbangan teknis, pertimbangan dari aspek sosial juga tak luput dalam kajian wacana tersebut.
Dikemukakan oleh Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman (Unmul), Dr. Sri Murlianti, S.Sos, M.Si, dalam agenda diskusi publik yang diselenggarakan oleh Seksi Mahasiswa Ikatan Ahli Geologi Indonesia (SM-IAGI), Minggu malam (27/6/2021).
Ia mengatakan, pertimbangan sosial harus dilakukan secara seksama dan merupakan faktor fundamental dalam pelaksanaan program kebijakan pemerintah.
Dosen program Studi Pembangunan Sosial, Fisip Unmul tersebut menjelaskan, bahwa proyek dan kebijakan dalam skala besar akan dipengaruhi oleh keadaan sosial di daerah tempat dilakukannya pembangunan.
"Penting untuk melakukan screening sosial, memetakan stakeholder yang bersangkutan dengan rencana tersebut dan menganalisa perubahan perilaku yang kemungkinan terjadi apabila terowongan dibangun," jelas Sri pada kesempatan yang juga dihadiri oleh Walikota Samarinda tersebut.
Sri melanjutkan, dengan memetakan pihak-pihak yang terkait dengan pembangunan terowongan, maka dampak sosial serta risiko teknis dan non teknis bisa diantisipasi sejak dini.
Baca juga: Walikota Andi Harun Genjot Pembangunan Terowongan di Sungai Dama untuk Atasi Kemacetan
"Perlu pembangunan yang partisipatif, melibatkan masyarakat, memetakan pihak mana yang diuntungkan, dan pihak mana yang dirugikan, banyak program dan kebijakan yang bagus namun tanpa screening sosial yang matang, akan menimbulkan masalah baru," jelasnya.
Selain risiko teknis yang berkaitan dengan keselamatan warga, Sri Murlianti mengatakan risiko sosial dampak dari pembangunan terowongan bisa saja terjadi seperti, meningkatnya potensi kejahatan, perilaku berkendara yang buruk dan pelanggaran lalu lintas apabila pihak yang berkepentingan lalai dalam memetakan faktor sosial.
Ia mengaharapkan, pemerintah kota Samarinda dapat betul-betul mengkaji dari aspek sosial mengingat proyek pembangunan terowongan ini memakan biaya yang tak sedikit.
Sementara walikota Samarinda, Andi Harun mengakui, bahwa tak banyak pilihan yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah kemacetan dan rawannya kecelakaan yang terjadi di kawasan tersebut.
Namun dirinya berkomitmen untuk mempertimbangkan semua aspek baik dari segi teknis maupun sosial, sebagai acuan pembangunan terowongan yang menghubungkan jalan Alimuddin dan jalan Kakap tersebut.
AH juga menyampaikan dari segi pembiayaan, Pemkot Samarinda beserta DPRD Kota Samarinda akan bersama-sama berupaya, agar beban pembiayaan tak seluruhnya ditanggung oleh APBD Kota Samarinda, meskipun untuk tahap perencanaan awal nya menggunakan APBD perubahan 2021. (*)
