Breaking News:

Menakar Dampak Sosial Rencana Pembangunan Terowongan Gunung Manggah, Ini Kata Dosen Fisip Unmul

Walikota Samarinda, Andi Harun menyebutkan proyek yang diperkirakan akan menelan biaya 450 miliar.

Penulis: Hanifan Ma'ruf | Editor: Samir Paturusi
TRIBUNKALTIM.CO/HANIFAN MA'RUF
Dosen pembangunan sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unmul, Sri Murlianti (kiri), dan Walikota Samarinda Andi Harun, membahas rencana pembangunan terowongan di keluran Selili, Samarinda, Minggu malam (27/6/2021).TRIBUNKALTIM.CO/HANIFAN MA'RUF 

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA- Rencana pembangunan terowongan di kawasan Gunung Manggah, Kelurahan Sungai Dama, Kecamatan Samarinda Ilir semakin serius dibahas oleh Pemerintah Kota Samarinda sebagai pilihan solusi mengatasi kemacetan di Jalan Otto Iskandar Dinata.

Walikota Samarinda, Andi Harun menyebutkan proyek yang diperkirakan akan menelan biaya 450 miliar.

Sementara untuk saat ini dalam tahap studi kelayakan yang akan terus dikaji sisi kelayakan teknisnya, dari dinas terkait bekerja sama dengan akademisi dan praktisi.

Wacana pembangunan terowongan yang direncanakan sepanjang 550 meter tersebut,  telah mendapat dukungan dari berbagai pihak, baik dari legislatif dan lembaga Pemerintahan Kota Samarinda.

Baca juga: Wacana Pembangunan Terowongan Gunung Manggah, Walikota Samarinda Beberkan Konsep Awal

Selain pertimbangan teknis, pertimbangan dari aspek sosial juga tak luput dalam kajian wacana tersebut.

Dikemukakan oleh Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman (Unmul), Dr. Sri Murlianti, S.Sos, M.Si, dalam agenda diskusi publik yang diselenggarakan oleh Seksi Mahasiswa Ikatan Ahli Geologi Indonesia (SM-IAGI), Minggu malam (27/6/2021).

Ia mengatakan, pertimbangan sosial harus dilakukan secara seksama dan merupakan faktor fundamental dalam pelaksanaan program kebijakan pemerintah.

Dosen program Studi Pembangunan Sosial, Fisip Unmul tersebut menjelaskan, bahwa proyek dan kebijakan dalam skala besar akan dipengaruhi oleh keadaan sosial di daerah tempat dilakukannya pembangunan.

"Penting untuk melakukan screening sosial, memetakan stakeholder yang bersangkutan dengan rencana tersebut dan menganalisa perubahan perilaku yang kemungkinan terjadi apabila terowongan dibangun," jelas Sri pada kesempatan yang juga dihadiri oleh Walikota Samarinda tersebut.

Sri melanjutkan, dengan memetakan pihak-pihak yang terkait dengan pembangunan terowongan, maka dampak sosial serta risiko teknis dan non teknis bisa diantisipasi sejak dini.

Baca juga: Walikota Andi Harun Genjot Pembangunan Terowongan di Sungai Dama untuk Atasi Kemacetan

Halaman
12
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved