Breaking News:

Berita Berau Terkini

Bupati Berau Sebut Terjadi Defisit Anggaran Rp 259 Miliar Tahun 2020

Paripurna dihadiri Bupati Berau, Sri Juniarsih, Wabup, Gamalis, Ketua DPRD Berau Madri Pani, Wakil Ketua I dan II DPRD, anggota DPRD, dan Forkopimda.

Penulis: Renata Andini Pengesti | Editor: Samir Paturusi
TRIBUNKALTIM.CO/RENATA ANDINI
Rapat paripurna penyampaian rancangan peraturan daerah (Raperda) di DPRD Berau, tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020, Selasa (29/6/2021).TRIBUNKALTIM.CO/RENATA ANDINI 

TRIBUNKALTIM.CO,TANJUNG REDEB- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Berau, menggelar paripurna penyampaian rancangan peraturan daerah (Raperda), tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020.

Paripurna dihadiri Bupati Berau, Sri Juniarsih, Wabup, Gamalis, Ketua DPRD Berau Madri Pani, Wakil Ketua I dan II DPRD, anggota DPRD, dan Forkopimda.

Laporan pertanggungjawaban dibacakan dan diserahkan Bupati Berau dan diterima oleh Ketua DPRD Berau.

Sri Juniarsih menyampaikan secara detil jika pendapatan tahun anggaran 2020 sebesar Rp 2,2 triliun, dan realisasinya mencapai Rp 2,3 triliun atau 103,16%.

Baca juga: Vaksinasi Anak Usia 12-17 Diperbolehkan, Realisasi di Berau Belum Bisa Dalam Waktu Dekat

Kemudian untuk belanja senilai Rp 3 triliun, realisasinya Rp 2,6 triliun atau 84,82%. Dan penerimaan pembiayaan yang dianggarkan Rp 805 miliar, terealisasi 100%. SILPA tahun anggaran 2020 sebesar Rp 540 miliar.

"Pada Tahun Anggaran 2020 terdapat defisit sebesar Rp 259 miliar, yang merupakan selisih antara realisasi pendapatan sebesar Rp 2,3 triliun dan realisasi belanja dan transfer sebesar Rp 2,6 triliun.

Dan untuk penerimaan pembiayaan terealisasi 100% berasal dari penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)," jelasnya, Selasa (29/6/2021) pagi.

Untuk jumlah aset Pemerintah Daerah Kabupaten Berau Per 31 Desember 2020 sebesar Rp 9 triliun.

Jumlah kewajiban Pemda sebesar Rp 18 miliar, yang terdiri dari kewajiban jangka pendek.

Total ada 7 komponen yang disampaikan dalam laporan pertanggungjawaban tersebut, yaitu laporan realisasi APBD, neraca, laporan arus kas (LAK), laporan operasional (LO), laporan perubahan ekuitas (LPE), laporan perubahan saldo anggaran lebih (LPSAL), dan catatan atas laporan keuangan daerah (CALK).

Baca juga: Pemprov Kaltim Akan Bangun Jalan ke Pesisir Selatan Berau, Perlu Dana Sekitar Rp 100 M

Dalam laporannya juga, Sri Juniarsih menyampaikan jika laporan keuangan Pemkab Berau sudah diperiksa melalui 2 tahap, yakni pendahuluan dan pemeriksaan terinci.

Kedua tahap pemeriksaan tersebut memberikan opini atas kewajaran laporan yang disampaikan, hingga mendapat opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK RI. (*)

Berita tentang Berau

Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved