Breaking News:

Tindaklanjuti Inpres 02/2021, Erick Thohir Serukan BUMN dan Anak Perusahaan Tertib Program Jamsostek

Menteri BUMN, Erick Thohir langsung menyerukan jajarannya melalui Surat Edaran yang ditetapkan pada tanggal 18 Juni 2021

Editor: Mathias Masan Ola
TRIBUNNEWS/HERUDIN
Erick Thohir, Menteri BUMN. Erick merespons cepat Inpres Nomor 2 Tahun 2021 yang dirilis 25 Maret 2021 dengan menyerukan seluruh karyawan dan pimpinan BUMN agar tertib Program Jamsostek. 

TRIBUNKALTIM.CO, JAKARTA - Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 yang dirilis 25 Maret 2021 mendapatkan respon positif berbagai pihak.

Menteri BUMN Erick Thohir langsung menyerukan jajarannya melalui Surat Edaran yang ditetapkan pada tanggal 18 Juni 2021, untuk tertib program Jamsostek.

Erick Thohir menyinggung mengenai urgensi memberikan perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi seluruh pegawai BUMN, termasuk Direksi dan Komisaris atau Dewan Pengawas.

Menanggapi hal ini, Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) Anggoro Eko Cahyo menyambut baik langkah yang dilakukan Erick Thohir dalam melakukan optimalisasi jaminan sosial ketenagakerjaan sebagai bentuk dukungan atas akselerasi perusahaan perusahaan BUMN melaksanakan Inpres yang beberapa bulan lalu ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo.

Baca juga: BPJamsostek Cabang Balikpapan Lakukan Kegiatan Promotif dan Preventif, Serahkan Bantuan APD di 3 RS

Menurut Anggoro, pihaknya akan selalu siap berkoordinasi dengan seluruh kementerian dan lembaga serta jajarannya untuk memastikan Inpres berjalan sesuai dengan harapan Presiden.

Seperti diketahui Inpres yang dimaksud memerintahkan seluruh Kementerian, Lembaga, hingga Kepala Daerah dan Badan, termasuk Kejaksaan untuk mendukung optimalisasi pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjan untuk Pekerja, Badan Usaha dan seluruh ekosistem yang ada dibawahnya termasuk pekerja Non Aparatur Sipil Negara (Non ASN).

Dalam surat edaran yang ditujukan bagi Direksi dan Dewan Pengawas atau komisaris BUMN tersebut, Menteri BUMN mengingatkan untuk mendaftarkan seluruh anggota Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas dan Jajaran Direksi serta pegawai BUMN, termasuk juga pimpinan dan seluruh pegawai pada anak perusahaan BUMN.

Berdasarkan keterangan dari Siaran Pers Kementerian BUMN, terdapat 107 perusahaan BUMN yang beroperasi.

Jumlah ini telah mengalami penyusutan dari sebelumnya karena dilakukannya konsolidasi, terutama di bidang farmasi dan asuransi untuk memperkuat sektor keuangan maupun sektor industri.

Baca juga: Audit BPJamsostek Tahun 2020 Nyatakan Likuiditas Sehat, Deputi Wilayah Kalimantan Berikan Apresiasi

Surat edaran Menteri BUMN ini menjadi dukungan kuat sekaligus bukti pelaksanaan Inpres ditanggapi serius oleh seluruh stakeholder.

"Kami berkomitmen untuk selalu mengedepankan perlindungan pekerja menyeluruh agar tercipta rasa aman dan tenang dalam bekerja untuk memastikan pekerja dan keluarganya mencapai kesejahteraan," tutup Anggoro.

Sementara itu Kepala Kantor BPJAMSOSTEK Cabang Balikpapan Hazairin Hasan mengatakan, dengan adanya Surat Edaran Menteri BUMN tersebut, pihaknya akan mensosialisasikan kepada seluruh stakeholder agar dapat melaksanakan Surat Edaran tersebut secara menyeluruh oleh stake holder di wilayah Balikpapan - Paser Tanah Grogot.

"Besar harapan kami untuk tercapainya perlindungan dan kesejahteraan bagi seluruh pekerja dan keluarga," ujar Hazairin Hasan. (*)

Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved