Breaking News:

Berita DPRD Kalimantan Timur

Komisi II Inginkan Ada Perda Jasa Usaha, Pemanfaatan Retribusi Hak Guna Bangunan

Komisi II DPRD Kaltim menyikapi permasalahan kawasan pergudangan Hak Pengelolaan (HPL) 04 yang berada di Kawasan Ir Sutami milik Pemprov Kaltim dan

Editor: Diah Anggraeni
HO/Humas DPRD Kaltim
Ketua Komisi II DPRD Kaltim Veridiana Huraq Wang. 

TRIBUNKALTIM.CO - Komisi II DPRD Kaltim menyikapi permasalahan kawasan pergudangan Hak Pengelolaan (HPL) 04 yang berada di Kawasan Ir Sutami milik Pemprov Kaltim dan ditempati oleh Perhimpunan Usaha Perdagangan (PUP).

Untuk mengetahui duduk permasalahannya, Komisi II melakukan rapat dengar pendapat (RDP) pada Selasa (6/7/2021) di lantai I Gedung E Kantor DPRD Kaltim.

Secara gamblang, Ketua Komisi II Veridiana Huraq Wang menjelaskan hasil RDP tersebut.

Baca juga: Proses Mendapatkan Izin dari Kemenristekdikti, Komisi IV Dukung Rintisan ISBI Kaltim

Dia mengatakan, Pemprov Kaltim melayangkan surat instruksi kepada PUP agar mengirim data terkait pengelolaan lahan pergudangan HPL 04 dan masalah perpanjangan hak guna Bangunan (HGB).

"Dari pemprov menyatakan, apabila tidak memenuhi data, meminta pengusaha untuk mengosongkan pergudangan di HPL 04. Mereka merasa keberatan," kata Veri, sapaan akrabnya.

Diketahui, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI memeriksa aset pergudangan dan memberikan rekomendasi agar lahan tersebut harus mempunyai asas pemanfaatan agar ada kontribusi ke daerah melalui pembayaran.

Sedangkan, HGB pergudangan HPL 04 telah selesai masa berlakunya, sehingga pihak PUP tidak bisa membayar kontribusi.

Veri menerangkan, Pemprov Kaltim belum mempunyai peraturan daerah (perda) tentang jasa usaha penarikan retribusi pemanfaatan HGB.

Baca juga: BEM FEB Unmul Sambangi Komisi IV, Bahas Kesejahteraan Masyarakat di Tengah Pandemi Covid-19

Dengan tidak ada perda tersebut dan masa HGB usai, solusi yang ditawarkan pada tahun 2016 ialah menyewakan pergudangan tersebut sesuai Permendagri Nomor 11 tahun 2016.

"Pemprov telah menerapkan sewa kepada 42 pengusaha. Dari seluruh penyewa, ternyata hanya dua saja yang setor ke pemprov. Padahal mereka sudah tinggal selama 5 tahun tapi belum bayar sewa," terang politikus PDIP ini.

Halaman
12
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

Tribun JualBeli
© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved