Breaking News:

Berita DPRD Kalimantan Timur

Komisi II Inginkan Ada Perda Jasa Usaha, Pemanfaatan Retribusi Hak Guna Bangunan

Komisi II DPRD Kaltim menyikapi permasalahan kawasan pergudangan Hak Pengelolaan (HPL) 04 yang berada di Kawasan Ir Sutami milik Pemprov Kaltim dan

Editor: Diah Anggraeni
HO/Humas DPRD Kaltim
Ketua Komisi II DPRD Kaltim Veridiana Huraq Wang. 

Berdasarkan regulasi, dari puluhan penyewa, seharusnya membayar biaya sewa senilai 3,3 persen dikali nilai jual objek pajak (NJOP) tiap tahun selama sewa berjalan.

Apabila dinominalkan, berkisar kurang lebih mencapai Rp 800 juta per tahun.

Diakui oleh Ketua Komisi II, PUP tidak mampu membayar sewa karena diduga kesulitan finansial.

"Mereka menuntut tetap menggunakan HGB. Karena dengan HGB, mereka bisa meminjam ke bank," ucap Veri.

Baca juga: Proses Mendapatkan Izin dari Kemenristekdikti, Komisi IV Dukung Rintisan ISBI Kaltim

Dari permasalahan ini, Komisi II akan mencoba melakukan pendekatan kepada pengusaha pergudangan untuk kooperatif dengan Pemprov Kaltim dan melakukan pembayaran sewa secara cicil.

Komisi II juga meminta Pemprov Kaltim untuk segera menyelesaikan proses pembenahan dengan mendata ulang.

"Meminta data itu ialah upaya jalan keluar untuk menyelesaikan persoalan ini," ujar Veri.

Selain itu, Veri juga meminta Biro Hukum Pemprov Kaltim untuk segera melakukan penambahan perda tentang jasa usaha agar melindungi retribusi menggunakan HGB. (adv)

Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved