Breaking News:

Berita DPRD Kalimantan Timur

Pembatasan Kegiatan di Kaltim Diberlakukan, Jawad Minta PPKM Tidak Menyusahkan Masyarakat

Sejumlah daerah di Provinsi Kaltim resmi menerapkan aturan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro di tengah kasus terkonfirmasi

Editor: Diah Anggraeni
HO/Humas DPRD Kaltim
Anggota DPRD Kaltim Jawad Sirajuddin meminta kepada pemerintah tak melupakan kewajibannya selama PPKM diberlakukan. Selama pembatasan kegiatan berlaku, harus ada tindakan atau kebijakan pemerintah yang mengarah pada bantuan sosial untuk masyarakat yang terdampak. 

TRIBUNKALTIM.CO - Sejumlah daerah di Provinsi Kaltim resmi menerapkan aturan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro di tengah kasus terkonfirmasi Covid-19 terus melonjak.

Selain ibu kota Provinsi Kaltim, Samarinda, kota lain seperti Balikpapan juga menerapkan pembatasan kegiatan.

Menanggapi hal itu, anggota DPRD Kaltim Jawad Sirajuddin memberikan apresiasi kepada pemerintah setempat yang cepat merespons kondisi peningkatan kasus Covid-19 beberapa pekan terakhir.

Baca juga: Komisi II Inginkan Ada Perda Jasa Usaha, Pemanfaatan Retribusi Hak Guna Bangunan

Selain memberikan apresiasi, dirinya juga meminta kepada pemerintah tak melupakan kewajibannya selama PPKM diberlakukan.

Menurutnya, selama pembatasan kegiatan berlaku, harus ada tindakan atau kebijakan pemerintah yang mengarah pada bantuan sosial untuk masyarakat yang terdampak.

"Kebijakan PPKM yang sudah tepat ini jangan sampai membuat rakyat kecil susah. Oleh karena itu, perlu adanya bantuan-bantuan sosial kepada masyarakat. Bagaimana nasib masyarakat kecil saat PPKM ini diberlakukan, harus juga dipikirkan," kata dia.

Politikus PAN ini juga berharap agar PPKM kali ini diterapkan pemerintah dengan konsisten dan mendukung penuh kebijakan PPKM oleh pemerintah untuk menekan tingginya kasus Covid-19, khususnya di Kaltim.

"Kami sangat setuju PPKM ini dilakukan, namun perlu dipikirkan pula para buruh harian atau penjual yang ada di pinggir jalan, jangan sampai tidak diperhatikan," pinta pria yang akrab disapa Jawad ini.

Sementara itu, para pengusaha diharapkan ikut membantu dan memperhatikan kesejahteraan karyawannya, selain tidak hanya memikirkan keuntungan.

"Dalam situasi seperti ini, tak bisa hanya pemerintah yang bergerak sendiri, harus ada campur tangan dari semua pihak, termasuk perusahaan maupun pihak swasta," beber Jawad.

Baca juga: Komisi III DRPD Kukar Soroti Kejelasan Status Aset Unikarta

Selain itu, lanjut Jawad, salah satu faktor tingginya kasus Covid-19 saat ini adalah masih sedikit masyarakat yang mengikuti imbauan untuk melakukan vaksin.

"Untuk itu pemerintah kembali perlu menggencarkan vaksinasi kepada masyarakat," pungkasnya. (adv)

Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved