Breaking News:

Berita Pemprov Kalimantan Timur

Kasus Penularan Covid-19 Meningkat, PPKM Darurat Diterapkan di Balikpapan, Bontang dan Berau

Meningkatnya kasus penyebaran dan penularan Covid-19 di Indonesia, pemerintah pusat menetapkan 15 kabupaten dan kota di luar Jawa dan Bali naik status

Editor: Diah Anggraeni
HO/Humasprov Kaltim
Gubernur Kaltim Isran Noor saat mengikutiRapat Evaluasi Implementasi PPKM Mikro Diperketat secara virtual yang dipimpin Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dari ruang Heart of Borneo Kantor Gubernur Kaltim, Jumat (9/7/2021). 

TRIBUNKALTIM.CO - Meningkatnya kasus penyebaran dan penularan Covid-19 di Indonesia, pemerintah pusat menetapkan 15 kabupaten dan kota di luar Jawa dan Bali naik status dari Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro Diperketat menjadi PPKM Darurat.

Dari 15 kabupaten dan kota di tujuh provinsi berstatus PPKM Darurat, tiga daerah di antaranya berada di Kaltim yakni Kota Balikpapan, Kota Bontang, dan Kabupaten Berau.

"Kita siap melaksanakan instruksi pusat ini Pak Menko," kata Gubernur Kaltim Dr H Isran Noor kepada Menko Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto yang memimpin Rapat Evaluasi Implementasi PPKM Mikro Diperketat secara virtual dari ruang Heart of Borneo Kantor Gubernur Kaltim, Jumat (9/7/2021).

Baca juga: Perketat PPKM, Satpol PP Gelar Patroli di Sejumlah Fasilitas Umum

Terkait kebijakan itu, lanjut mantan bupati Kutai Timur tersebut, pegawai akan bekerja di rumah 100 persen bagi tiga daerah yang masuk PPKM Darurat ini.

Walaupun, diakuinya, pemerintah daerah didukung Satgas Penanganan Covid-19 bersama TNI dan Polri intensif melakukan upaya-upaya penyekatan dalam penegakan PPKM Diperketat.

Selain itu, ujar orang nomor satu Benua Etam ini, dengan peningkatan status tiga daerah ini maka Kaltim harus menjadi prioritas supply vaksin yang sejauh ini masih kurang.

"Kalau Kaltim masuk PPKM Darurat, agar Menteri Kesehatan prioritaskan vaksin. Dan kami sudah bersurat untuk itu," ungkapnya didampingi Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Kaltim Dr HM Jauhar Efendi, Kasatpol PP I Gede Yusa, Kepala BPBD Yudha Pranoto, Kepala Biro Kesra Andi Muhammad Ishak, dan Kepala Biro Perekonomian H Nazrin.

Baca juga: Gubernur Apresiasi CSR Pengusaha Ikan, Penuhi Kebutuhan Protein dan Gizi Masyarakat

Sebelumnya dalam rakor yang diikuti Mendagri, Menteri Kesehatan, Kepala BNPB dan Menteri Agama, Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan, pemerintah secara update memantau perkembangan setiap hari di beberapa daerah di luar Jawa dan Bali yang ditetapkan PPKM Diperketat.

"Khususnya jumlah assesment level 4 meningkat, kasus aktif terus meningkat cukup tinggi, BOR (bed occupancy ratio) di atas 65 persen dan vaksinasi di bawah 50 persen," sebutnya. (adv)

Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved