LIVE TRANS 7 Mata Najwa Malam Ini: Dilema Negeri +62, Apa Kata Ustadz Das'ad Latif?

TRIBUNKALTIM.CO - Acara Mata Najwa malam ini kembali tayang secara live di Trans 7.

Mengangkat tema "Dilema Negeri +62", acara Mata Najwa akan menampilkan Ustadz Dasad Latif.

Pada edisi kali ini, Ustadz Dasad Latif diminta pendapatnya soal penutupan tempat ibadah selama PPKM Darurat.

Pada video singkat yang diunggah di akun Instagram Mata Najwa, ustadz kondang asal Makassar itu memberikan jawabannya soal penutupan masjid di tengah PPKM Darurat.

Ustadz Dasad Latif mengatakan, semua fungsi-fungsi masjid prinsipnya boleh dipindahkan ke rumah.

Fungsi-fungsi yang dimaksud seperti shalat berjamaah, mengaji, dan berdoa.

Baca juga: Ustadz Dasad Latif Berstatus OTG Virus Corona, Curhat ke Ustadz Abdul Somad Kini Tinggal Sendiri

Pendapat Ustadz Dasad Latif ini juga mengacu pada Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Menurutnya, MUI adalah kumpulan orang-orang hebat yang keilmuannya tidak diragukan lagi.

Terlebih dalam memutuskan suatu perkara, MUI tentu melalui pengkajian yang matang.

Ustadz Dasad Latif menguraikan jawaban ini menyusul banyaknya pertanyaan dari jemaah kepadanya.

Salah satunya, mengapa masjid ditutup sementara pasar boleh tetap buka.

Pendakwah yang juga dosen di beberapa perguruan tinggi di Makassar itu mengatakan, fungsi-fungsi pasar tidak bisa dipindahkan ke rumah.

Sebab, manakala warga kehabisan bahan pokok, mau tidak mau mereka harus membelinya di pasar.

Baca juga: Ustadz Abdul Somad Tak Kuasa Menahan Tawa saat Ustadz Dasad Latif Salah Klaim Lagu Rhoma Irama

Jadi sebaiknya seperti apa pelaksanaan ibadah di tengah situasi pandemi saat ini?

Tonton penjelasan lengkap Ustadz Dasad Latif di acara Mata Najwa malam ini.

Selain Dasad Latif, acara Mata Najwa malam ini juga menampilkan Kepala Satpol PP Bogor, Agustian Syah.

Agustian Syah diundang untuk bercerita soal strateginya dalam penanganan warga di tengah aturan PPKM Darurat.

Baca juga: Kesedihan Walkot Surabaya Dibongkar di Mata Najwa Tadi Malam, Hingga Tak Bisa Tidur Karena Covid-19

Disebutkan dalam narasi Mata Najwa, cara lain coba dilakukan oleh Satpol PP Kota Bogor dengan pendekatan humanis sehingga warga dapat menerima pesan yang disampaikan.

Tapi apakah cara ini bisa diterapkan oleh semua Satpol PP?

Dan seberapa efektif langkah ini guna mengurangi pelanggaran warga?

Selengkapnya, tonton acara Mata Najwa yang dipandu Najwa Shihab melalui link di bawah ini:

Link 1

Link 2

Link 3

Link 4

Link live streaming di atas hanya informasi untuk pembaca. Jadwal bisa saja berubah sewaktu-waktu.

Konsisten Angkat Isu Covid-19

Acara Mata Najwa terbilang konsisten mengangkat isu pandemi Virus Corona atau Covid-19.

Pada edisi pekan lalu (7/7/2021), tim Mata Najwa menyoroti kelangkaan tabung oksigen untuk pasien Covid-19.

Akun Twitter @matanajwa menyoroti hal ini dengan me-retweet cuitan akun @NarasiNewsroom.

Salah satunya soal kebijakan pemerintah untuk impor tabung oksigen.

"Loh… loh… katanya stok aman, plus sempat kirim ke negara sebelah sana. Sekarang mau impor?" demikian bunyi cuitan tersebut, yang diunggah pada 6 Juli 2021.

Baca juga: Jerinx SID Serang Najwa Shihab, Tantang Mata Najwa Undang 4 Orang Ini, Ada Jenderal Polisi Bintang 3

Di tengah problem tersebut, tayangan Mata Najwa juga mengulas inisiatif antar warga untuk saling berbagi kepada yang membutuhkan.

Seperti gerakan sosial yang digagas Alif Iman Nurlambang, yang menyediakan pinjaman tabung oksigen gratis bagi pasien isolasi mandiri.

Kemudian ada Faiz Ghifari, inisiator pembuat website terpusat berisi info penanganan dan juga pencegahan Covid-19 di berbagai kota.

Sebelumnya pada Rabu (30/6/2021), Mata Najwa juga menyorot kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM Mikro.

Tayangan tersebut mengulas kebijakan pemerintah dalam menghadapi penyebaran Covid-19 yang belum juga berhenti.

Baca juga: Dokter Blak-blakan, Video Suasana IGD Dibongkar di Mata Najwa, Diisi 4 Kali Lipat dari Kapasitas

Pada edisi tersebut, Wakil Ketua Komisi IX DPR Fraksi PDIP, Charles Honoris buka suara soal kondisi keuangan untuk penanganan Covid-19.

Charles membantah jika kini pemerintah kehabisan uang untuk melakukan lockdown.

Dalam acara Mata Najwa, Rabu (30/6/2021), Charles pun membantah pernyataan sejumlah kepala daerah yang mengaku tak punya cukup uang untuk lockdown demi mengurangi penyebaran Covid-19.

Charles menyebut cara paling ideal untuk mencegah penyebaran Covid-19 adalah dengan menutup Pulau Jawa.

"Bagi saya sebetulnya yang paling ideal adalah membatasi pergerakan keluar masuk dari Pulau Jawa," ucap Charles.

"Supaya penularan Covid tidak merambah ke zona yang masih hijau."

"Jangan sampai wilayah yang saat ini masih zona hijau nanti menjadi merah karena pembatasannya tidak cukup," lanjutnya.

Baca juga: Najwa Shihab Difitnah Jadi Sumber Informasi Hoax Covid-19, Host Mata Najwa: Ini Bukan Tulisan Saya

Terkait hal itu, presenter Najwa Shihab lantas menyinggung soal ketersediaan dana untuk lockdown Pulau Jawa.

Pasalnya, kata Najwa, banyak kepala daerah yang batal melakukan lockdown karena tak punya cukup anggaran.

"Saya tidak pernah bisa menerima bahwa kita tidak punya anggaran untuk menghentikan Covid-19 di Indonesia," jelas Charles.

"Yang pertama UUD alinea 4 mengamanatkan negara untuk melindungi segenap bangsa."

"Jadi negara harus memiliki prioritas untuk melindungi nyawa dan keselamatan masyarakat Indonesia."

Baca juga: Kasus Covid-19 Makin Mengerikan, Tayangan Mata Najwa Diambil Alih Para Dokter

Untuk memerjelas pernyataannya, Charles bahkan menunjukkan data penyerapan dana Covid-19 di sejumlah daerah besar.

Menurut Charles, daerah masih memiliki banyak dana namun belum digunakan untuk penanganan Covid-19.

"Kalau kita telaah dari anggaran dari berbagai kementerian termasuk di daerah," terang Charles.

"Ini penyerapannya rendah sekali, dari 46,5 triliun yang direalokasi di daerah, untuk penanganan Covid penyerapannya sampai Juni 2021 ini baru 23 persen."

"Ini tidak sesuai harapan, provinsi besar juga sama. Jawa Timur penyerapannya cuma 13,9 persen, Jawa Tengah cuma 9,3 persen, Jawa Barat 14 persen, DKI 2,6 persen."

"Jadi artinya uangnya ada kok, tapi tidak digunakan," tandasnya. (*)