Breaking News:

Berita Kaltim Terkini

Pengamat Hukum Unmul Sebut BSM di Kaltim Berpotensi Jadi Pintu Masuk Korupsi

Dinas Sosial Kalimantan Timur (Dinsos Kaltim) masih terus menyalurkan Bantuan Sosial Masyarakat (BSM).

Penulis: Jino Prayudi Kartono | Editor: Rahmad Taufiq
TRIBUNKALTIM.CO/DWI ARDIANTO
Pengamat Hukum dari Unmul, Herdiansyah Hamzah mengemukakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur tidak pernah menyebut secara detail paket bantuan apa saja yang diberikan ke masyarakat terdampak Covid-19. Sehingga minimnya informasi tersebut berpotensi menjadi ajang korupsi. TRIBUNKALTIM.CO/NEVRIANTO HARDI PRASETYO 

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Dinas Sosial Kalimantan Timur (Dinsos Kaltim) masih terus menyalurkan Bantuan Sosial Masyarakat (BSM).

Hanya saja saat ini BSM terhenti dikarenakan BPK mengaudit penyaluran bantuan tersebut.

Mendengar kabar tersebut, Pengamat Fakultas Hukum Universitas Mulawarman (Unmul) Herdiansyah Hamzah memberikan komentar, Senin (19/7/2021) pukul 18.00 WITA.

Menurutnya, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur tidak pernah menyebut secara detail paket bantuan apa saja yang diberikan ke masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19.

Sehingga minimnya informasi tersebut berpotensi menjadi ajang korupsi.

Baca juga: 8.000 Warga Balikpapan Selatan Terima BSM dari Pemprov Kaltim, Bisa Ambil Lewat ATM Bank Kaltimtara

"Yang selalu disampaikan ke media kan hanya total penerima bansos yang mencapai 60 ribuan. Tapi tidak pernah diuraikan lebih jauh mengenai daftar penerimanya.

Setidaknya ada semacam database tunggal yang dipublikasikan oleh pemerintah, sehingga publik juga mudah mengecek, apakah memang penerima bansos benar telah memenuhi kriteria," ucap Herdiansyah Hamzah.

Setidaknya pemerintah memiliki semacam database tunggal yang dipublikasikan oleh pemerintah, sehingga publik juga mudah mengecek, apakah memang penerima bansos benar telah memenuhi kriteria atau tidak.

Bahkan, menurutnya, kriteria penerima bansos itu bisa diperdebatkan.

"Dalam kondisi ini, partisipasi publik benar-benar dibutuhkan dalam kondisi darurat macam ini. Jika tidak, maka penumpang gelap juga akan mudah menjarah hak rakyat melalui bansos ini," katanya.

Ia berpendapat, Pemerintah sampai meragukan datanya sendiri. Sehingga sampai harus menunggu hasil audit BPK terlebih dahulu.

"Padahal hasil audit tahap pertama itu, sama sekali tidak berhubungan langsung dengan tahap kedua yang direncanakan ini," ujarnya.

Baca juga: Masukkan NIK di eform.bri.id/bpum, Cara Mudah Dapat BLT UMKM Rp 2,4 Juta, Cairkan di BRI, BNI, BSM

Menurutnya, manajemen data penerima bansos saat ini tidak baik.

Bahkan ia mengklaim manajemen dan tata kelola data penerima sangat amburadul.

"Padahal data ini vital, terlebih dalam kondisi sekarang. Dana selama perkara data ini tidak dikelola dengan baik dan transparan, maka potensi korupsi juga akan semakin besar," ucap pria yang akrab disapa Castro ini. (*)

Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved