Breaking News:

Berita Samarinda Terkini

Dosen Hukum Unmul Berikan Pandangan soal Penertiban Aset Daerah oleh Walikota Andi Harun

Dosen fakultas Hukum Universitas Mulawarman, Herdiansyah Hamzah, memberikan pandangan terhadap manajemen aset

Penulis: Hanifan Ma'ruf | Editor: Budi Susilo
TRIBUNKALTIM.CO/NEVRIANTO HARDI
Dosen fakultas Hukum Universitas Mulawarman, Herdiansyah Hamzah, memberikan pandangan terhadap manajemen aset yang selama ini dilakukan oleh pemerintah daerah, Kamis (22/7/2021). 

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Dosen fakultas Hukum Universitas Mulawarman, Herdiansyah Hamzah, memberikan pandangan terhadap manajemen aset yang selama ini dilakukan oleh pemerintah daerah.

Dalam acara Webinar KPK dengan tema "Penertiban dan optimalisasi aset daerah melalui upaya pencegahan dan penindakan korupsi" pada Kamis 22 Juli 2021, Walikota Andi Harun, memaparkan pentingnya melakukan inventarisasi aset daerah.

Menanggapi hal tersebut Herdiansyah mengatakan bahwa selama ini database sebagai basis penertiban dan pengelolaan aset memang kerap disepelekan oleh pemerintah daerah.

Menurutnya hal tersebut membuat aset yang dimiliki tidak mampu dioptimalkan dengan baik karena koordinasi dan rekonsiliasi aset sering kali tidak dilaksanakan.

Baca juga: Beredar Surat Penyerahan Aset Gedung Partai Golkar Kaltim ke Pemkot dari Kejari Ditanggapi Pengurus

Padahal database aset itu begitu vital, walhasil kelemahan database aset ini berdampak pada tidak optimalnya pemanfaatan aset daerah.

"Karena banyak aset yang terbengkalai, bahkan dikuasai pihak swasta selama puluhan tahun," ungkap Herdiansyah, Kamis (22/7/2021).

Selain itu, Herdiansyah juga menyoroti tantangan yang dihadapi oleh pemerintah daerah dalam penertiban aset.

Kendala utama dalam penertiban aset yang dikuasai oleh pihak swasta umumnya.

Baca juga: Walikota Samarinda Andi Harun Menanggapi Komentar Rudy Masud soal Aset Kantor Partai Golkar Kaltim

Karena pemerintah kerap kali berhadapan dengan elit politik tertentu, premanisme ataupun orang-orang berpengaruh lainnya.

Tapi kalau pemda konsisten melakukan penertiban aset daerah tanpa pandang bulu.

"Peruntukkan aset tersebut benar-benar untuk kepentingan umum, saya yakin akan mendapat dukungan luas dari masyarakat," ujarnya lebih lanjut.

Herdiansyah menilai, saat ini publik berharap agar Walikota Samarinda dapat melakukan pengamanan aset secara konsisten dan keras terhadap siapapun yang melanggar aturan, kendati sekutu politiknya sendiri.

Baca juga: KPK ke Kantor Partai Golkar Kaltim Direspon Akademisi Unmul: Sudah jadi Temuan BPK Sejak 2013

Hal tersebut dicontohkan juga oleh Walikota Andi Harun, yang melakukan penertiban aset daerah yang selama ini menjadi sekretariat DPD Partai Golkar. (*)

Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved