Breaking News:

PPKM dan Efektivitasnya Terhadap Pengendalian Covid-19

Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM merupakan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) berdasarkan arahan presiden yang

Editor: Diah Anggraeni
HO/Isradi Zainal
Rektor Universitas Balikpapan yang juga Ketua Komisi II Dewan Kesehatan dan Keselamatan Kerja Nasional, Dr. Isradi Zainal. 

TRIBUNKALTIM.CO - Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM merupakan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) berdasarkan arahan presiden yang dimaksudkan mengendalikan laju penyebaran Covid-19.

Cakupan PPKM didasarkan pada unsur tingkat kematian di atas rata-rata nasional, tingkat kesembuhan di bawah rata-rata nasional, tingkat kasus aktif di atas rata-rata nasional, tingkat keterisian tempat tidur di rumah sakit (bed occupancy ratio/BOR) untuk intensive care unit (ICU) di ruang isolasi di atas 70 persen.

Inmendagri terkait PPKM ini menggunakan banyak istilah dari waktu ke waktu seperti istilah PPKM, PPKM Mikro, PPKM Darurat, dan PPKM Level 4.

Baca juga: Potensi Maritim Kaltim dan IKN Sepakunegara

PPKM secara khusus berlaku di Jawa dan Bali, karena  penyebaran Covid-19 di wilayah ini dianggap tergolong besar dan mengkhawatirkan.

Cara pengendaliannya dengan menerapkan WFH sebesar 75 persen, belajar mengajar secara daring, kapasitas tempat ibadah 50 persen, restoran 25 persen, jam operasional mal sampai pukul 19.00 WIB dengan protokol kesehatan yang ketat (Inmendagri 1/2021 tanggal 6 Januari 2021).

PPKM ini kemudian diperpanjang dengan Inmendag Nomor 2 tahun 2021 tertanggal 22 Januari 2021 dan berlaku sampai 8 Februari 2021.

Inmendagri itu menambah jam operasional mal menjadi pukul 20.00 WIB, menghentikan kegiatan sosial budaya yang dapat menimbulkan kerumunan dan pengaturan kapasitas dan jadwal operasional untuk transportasi umum.

Sejak PPKM di Jawa dan Bali, terjadi penurunan jumlah kasus harian di bawah 10.000 kasus positif per 8 Februari 2021.

Meski demikian, PPKM itu dianggap tidak efektif karena kasus harian masih dianggap tinggi (medcom.id, 14 Februari 2021).

Karena dianggap tidak efektif, pemerintah lalu memberlakukan PPKM Mikro yang berlaku tanggal 9-22 Februari 2021 berdasarkan Inmendagri Nomor 3 Tahun 2021 tanggal 5 Februari 2021 tentang PPKM Mikro dan pembentukan posko Covid-19 di tingkat desa dan kelurahan untuk daerah Jawa dan Bali.

Halaman
1234
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved