Breaking News:

PPKM dan Efektivitasnya Terhadap Pengendalian Covid-19

Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM merupakan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) berdasarkan arahan presiden yang

Editor: Diah Anggraeni
HO/Isradi Zainal
Rektor Universitas Balikpapan yang juga Ketua Komisi II Dewan Kesehatan dan Keselamatan Kerja Nasional, Dr. Isradi Zainal. 

PPKM Darurat untuk wilayah Jawa dan Bali ini diperpanjang dengan Inmendagri Nomor 16,18, dan 19 Tahun 2021 yang ditetapkan pada tanggal 2, 8 dan 9 Juli 2021 dan berlaku sampai 20 Juli 2021.

Seiring dengan pelaksanaan PPKM darurat di Jawa dan Bali dan dinamika cara menanganinya mendorong pemerintah untuk mengubah istilah PPKM Darurat menjadi PPKM level 4 yang diatur dalam Inmendagri Nomor 22 Tahun 2021 tanggal 20 Juli 2021 dan dinyatakan berlaku sampai 25 Juli 2021.

Baca juga: Menata IKN Baru, Rektor Universitas Balikpapan Tawarkan 2 Konsep Penting

Pada hari yang sama, tepatnya tanggal 20 Juli 2021, dikeluarkan lagi Inmemdagri Nomor 23 Tahun 2021 tentang PPKM Mikro berbasis level 4 dan 3 untuk sejumlah provinsi di Indonesia termasuk Jawa dan Bali.

Menurut Jubir satgas Covid-19 Wiku Sasmita, perubahan istilah PPKM Darurat menjadi PPKM Level 4 untuk menghindari kesalahpahaman yang ada dari kebijakan sebelumnya.

Selanjutnya Wika menjelaskan bahwa level 4 punya arti setiap provinsi mencatatkan kasus Covid-19 lebih dari 150 per 100.000 penduduk per minggu.

Kemudian perawatan pasien di rumah sakit lebih dari 30 per 100.000 penduduk per minggu dan kasus kematian lebih dari 5 per 100.000 penduduk per minggu.

Sementara level 3 berarti daerah yang mencatatkan kasus Cvid-19 50-150 per 100.000 penduduk per minggu.

Artikel ini ditulis oleh Rektor Universitas Balikpapan yang juga Ketua Komisi II Dewan Kesehatan dan Keselamatan Kerja Nasional (DK3N), Dr. Isradi Zainal. (*)

Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved