Kerjasama Pemkab Tana Tidung dan UBT, Rektor Prof Adri Patton Sebut Peningkatan Sumber Daya ASN

TRIBUNKALTIM.CO, TANA TIDUNG - Universitas Borneo Tarakan (UBT) perpanjang kerjasama dengan Pemkab Tana Tidung dalam rangka melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

"Iya, kita memperbarui MoU antara Pemkab Tana Tidung dengan UBT, dalam rangka melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi," ujar Rektor UBT, Prof Adri Patton melalui sambungan telepon, Kamis (29/7/2021).

"Jadi saling take and give lah. Karena ini juga dalam rangka percepatan peningkatan sumber daya ASN, dan khususnya mencerdaskan kehidupan anak bangsa di Kaltara, teristimewa di Tana Tidung," ujar Rektor UBT ini.

Selain itu, pihaknya juga melakukan sosialisasi penerimaan program Magister Hukum dan Magister Pertanian.

Baca juga: Teken MoU dengan UBT, Pemkab Tana Tidung Rencana Kuliahkan 10 ASN Setiap Tahun

Prof Adri Paton menjelaskan kerjasama itu dilakukan sesuai dengan misi Bupati dan Wakil Bupati Tana Tidung, salah satunya yaitu pengembangan sumber daya manusia, khususnya sumber daya pada aparatur sipil negara atau ASN di Tana Tidung.

"Dalam rangka memberikan pelayanan publik yang cepat, tepat, akurat, efektif, efisien, sehat, mudah, dan terjangkau. Oleh karena itu, saya bersama tim melakukan sosialisasi, dan Alhamdulillah direspon sangat baik," katanya.

Tak hanya sosialisasi program magister, pihaknya juga sosialisasi terkait peraturan Menpan Nomor 32 Tahun 2020. Dia  mengisyaratkan bahwa para penyuluh diwajibkan minimal D3.

"Tetapi bagi penyuluh ahli, diwajibkan untuk mendapatkan S1 di bidang pertanian maupun perkebunan.

Tahun ini UBT akan menerima para ASN maupun dari umum yang bergelar masih D3, mereka bisa mengambil S1 mereka di Fakultas Pertanian," jelasnya.

Baca juga: Universitas Borneo Tarakan Godok Pembentukan Fakultas Kedokteran

Demikian pula di Fakultas Kesehatan. Menurutnya, sekarang ini banyak rumah sakit yang para perawat dan bidannya masih bergelar D3.

Mengingat UBT sudah memiliki program S1 Keperawatan dan S1 Kebidanan, maka, UBT bisa menerima dan membuka kerjasama di program kesehatan, bersama pemerintah kabupaten dan kota di Kaltara.

"Supaya para bidan dan perawat yang masih D3, itu bisa mendapatkan gelar S1," tuturnya. (*)