Breaking News:

Virus Corona di Samarinda

Andi Harun Sebut Ada 2 Bank Siap Berikan Kredit Bunga Rendah buat RSUD di Samarinda

Walikota Samarinda, Andi Harun mengungkapkan sementara ini telah ada dua perusahaan perbankan yang bersedia memberikan kredit dengan bunga rendah kepa

Penulis: Hanifan Ma'ruf | Editor: Rahmad Taufiq
TRIBUNKALTIM.CO/HANIVAN MA'RUF
Walikota Andi Harun mengemukakan telah ada bank yang bersedia memberikan kredit bunga rendah untuk klaim rumah sakit dalam penanganan Covid-19. 

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Walikota Samarinda, Andi Harun mengungkapkan sementara ini telah ada dua perusahaan perbankan yang bersedia memberikan kredit dengan bunga rendah kepada rumah sakit di kota Samarinda.

Seperti permintaan yang disampaikan oleh walikota saat koordinasi dengan perwakilan perbankan beberapa hari yang lalu.

Kredit tersebut diperuntukkan buat menalangi klaim BPJS Kesehatan rumah sakit di Samarinda yang tertunggak selama menangani pasien Covid-19 di Samarinda.

Berdasarkan laporan yang dikemukakan oleh walikota, sampai saat ini tunggakan RSUD IA Moeis mencapai Rp 30 miliar, sedangkan RSUD AW Syahranie mencapai Rp 90 miliar.

"Jadi untuk hari ini yang saya bisa sampaikan, sudah ada dua bank yang bersedia yaitu Bank Kaltimtara dan Bank Mandiri," ucap Walikota Andi Harun kepada awak media, Jum'at (30/7/2021).

Baca juga: Andi Harun Minta Perbankan Bantu Rumah Sakit Berikan Kredit dalam Tangani Covid 19

Untuk besaran bunganya sendiri, walikota mengemukakan masih dalam proses negosiasi, namun dirinya mengatakan bahwa kesediaan bank untuk memberikan kreditnya telah memberikan angin segar bagi kebutuhan rumah sakit saat ini.

"Bunga untuk komersil saat ini kan mencapai 11 sampai 14 persen, untuk ini ada yang menawarkan 6 sampai 8 persen, tapi untuk pastinya nanti lah," imbuh Andi Harun.

Dua bank tersebut disampaikan Andi Harun juga telah bersedia memberikan kredit yang flat, dan tinggal dikoordinasikan dengan pihak rumah sakit yang akan menggunakan manfaat tersebut.

"Kalau bank swasta mungkin kebijakannya harus dari kantor pusat, tetapi kalau bank BUMN barangkali mereka lebih fleksibel dari sisi manajemen ya, untuk mengambil keputusan platform kredit kewenangannya bisa diberikan kepada daerah," ujarnya. (*)

Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved