Pengamat Bocorkan Tidak Kompaknya Kabinet Jokowi Tangani Covid-19, Singgung Hubungan Presiden & PDIP

TRIBUNKALTIM.CO - Penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia menuai sorotan dari dalam dan luar negeri.

Internal Pemerintah yang dipimpin Presiden Joko Widodo ( Jokowi) dinilai tak satu suara dalam menerapkan berbagai kebijakan terkait pandemi.

Pengamat komunikasi politik Universitas Paramadina Hendri Satrio pun membocorkan sederet indikasi tak harmonisnya kabinet Jokowi dalam menangani pandemi.

Hendri Satrio juga menyinggung hubungan Jokowi dengan PDIP.

Diketahui, Indonesia sempat kewalahan menangani lonjakan kasus Covid-19 yang penularannya mencapai angka 50 ribu kasus per hari.

Baca juga: Anies Baswedan Sukses Lampaui Target Jokowi, Belum Agustus, 7,5 Juta Warga Jakarta Vaksin Covid-19

Jokowi menetapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM Darurat untuk mengendalikan penularan.

Belakangan, PPKM Darurat berganti nama menjadi PPKM level 4.

Dilansir dari Tribunnews.com dalam artikel berjudul Pengamat Beberkan Indikasi Ketidakkompakan Kabinet Jokowi dalam Penanganan Covid-19, Pengamat komunikasi politik Universitas Paramadina, Hendri Satrio menyebut terjadi drama serta indikasi ketidakkompakan pemerintah dalam upaya penanganan Covid-19.

Menurut Hendri, suka atau tidak suka dan mau atau tidak mau, persepsi masyarakat juga tergelitik bagaimana pemerintah melakukan penanggulangan Covid-19.

Misalnya, kata Hendri, bagaimana Presiden Jokowi menunjuk pentolan Partai Golkar yakni Luhut Binsar Panjaitan dan Airlangga Hartarto ditunjuk sebagai koordinator penanganan pandemi.

Hal itu disampaikan Hendri Satrio dalam diskusi Polemik Trijaya yang bertajuk 'Ekonomi Politik Pandemi', Sabtu (31/7/2021).

"Sehingga persepsi masyarakat sedang ada perenggangan atau perpecahan Pak Jokowi dengan PDIP.

Karena yang dipilih dua-duanya orang Golkar," kata Hendri.

Hendri juga menyoroti soal kejadian yang dianggapnya lucu dalam kabinet.

Yakni, peryataan Menko PMK Muhadjir Effendy yang secara mengejutkan membocorkan hasil ratas terkait kebijakan perpanjangan PPKM Darurat hingga akhir Juli 2021.

"Menko PMK Muhadjir ngebocorin hasil ratas bahwa akan di perpanjang sampai akhir Juli, teryata salah. Masih diperpanjang sampai Agustus," ucap Hendri.

Tak hanya itu, ia juga menyebut bagaimana salah satu obat cacing yakni Ivermectin digunakan sebagai obat terapi Covid-19.

Baca juga: Bukan Menakut-Nakuti, Presiden Jokowi Bicara Apa Adanya Kapan Akhir Pandemi Covid-19 di Indonesia

Tapi hal itu justru dipromisikan oleh menteri di kabinet Presiden Jokowi.

Padahal, penggunaan obat tersebut masih dalam tahap uji klinis oleh BPOM.

"Obat cacing yang dipromosikan oleh para pembantu Presiden, yang secara politik juga enggak pas juga," terangnya.

Kapan Pandemi Berakhir?

Dilansir dari Tribunnews.com dalam artikel berjudul Begini Kata Presiden Jokowi soal Prediksi Akhir Pandemi, Sebut Tak Bermaksud Menakut-nakuti, Presiden Joko Widodo ( Jokowi) buka suara mengenai prediksi kapan berakhirnya pandemi Covid-19.

Menurutnya, belum ada yang bisa memprediksi kapan pandemi Covid-19 berakhir, bahkan Organisasi Kesehatan Dunia ( WHO) sekalipun.

Ia mengaku, ucapan tersebut tidak bermaksud untuk menakut-nakuti masyarakat, tapi ia melihat realita yang ada di lapangan.

Hal ini disampaikan Presiden Jokowi setelah menyerahkan Bantuan Presiden Produktif Usaha Mikro (BPUM) 2021 di halaman depan Istana Merdeka Jakarta, Jumat (30/7/2021) pagi.

Baca juga: Andi Arief Sebut Ruhut Sitompul Ingin Kudeta Moeldoko, Minta Tolong Demokrat Sampaikan Jokowi

"Keadaan ini, saya ngomong apa adanya bukan menakut-nakuti.

Tapi, kasus virus Corona ini akan selesai kapan, WHO pun belum juga bisa memprediksi," kata Jokowi, dikutip dari tayangan YouTube Kompas TV, Jumat.

Untuk itu, saat ini Jokowi memastikan pemerintah telah berupaya untuk memulihkan kembali sisi ekonomi.

Sekaligus dengan penanganan dari sisi kesehatan yang terus diimbangi.

Namun, Jokowi menyebut, Indonesia tidak bisa melakukan lockdown atau penutupan wilayah secara total seperti negara lain.

"Sekali lagi kita ini selalu yang kita jalankan sisi kesehatannya bisa kita tangani, tetapi sisi ekonominya juga pelan-pelan kita jalankan."

"Nggak bisa kita tutup seperti negara lain, lockdown. Lockdown itu artinya ditutup total," tambahnya.

Alasannya, banyak masyarakat yang menjerit kala pembatasan dilakukan, seperti saat PPKM Darurat di Jawa dan Bali pada awal Juli 2021 lalu.

Untuk itu, Jokowi menyebut lockdown total pun belum tentu bisa membuat permasalahan pandemi Covid-19 selesai.

Baca juga: WHO Tak Tahu Kapan Covid-19 Usai, Jokowi Ngaku Dengar Jeritan Warga Kampung, Ini Permintaan Presiden

"Kemarin yang namanya PPKM Darurat itu kan namanya semi-lockdown. Itu masih semi saja sudah, saya masuk ke kampung, saya masuk ke daerah, semuanya menjerit, minta untuk dibuka."

"Saya rasa Bapak-Ibu juga sama, mengalami yang sama," kata Jokowi.

"Kalau lockdown, bisa kita bayangkan dan belum bisa menjamin juga dengan lockdown itu masalah (pandemi Covid-19, red) selesai," tambahnya. (*)