Breaking News:

Berita Nasional Terkini

Pembangunan Ibu Kota Negara di Kalimantan Timur Bisa Molor, Ternyata Dana Pembebasan Lahan Belum Ada

Pembangunan Ibu Kota Negara di Kalimantan Timur bisa molor, ternyata dana pembebasan lahan belum ada

TRIBUNKALTIM.CO/DWI ARDIANTO
Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa bersama Juru Bicara Presiden RI Fadjroel Rachman dan Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor berkunjung ke titik nol pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) dan titik lokasi Istana Negara pada Senin, (12/4/2021).TRIBUNKALTIM.CO/DWI ARDIANTO 

Rencananya fasilitas hunian berupa rumah tapak, rusun dan apartemen akan dibangun di kawasan IKN.

Namun pemerintah juga memperdiksi berapa populasi di IKN saat muai berjalan.

Operasionalisasi tahap 1A ibu kota negara (IKN) baru ditargetkan dapat menampung 38.000 orang pada Tahun 2024.

Direktur Bina Penataan Bangunan Direktorat Jenderal (Ditjen) Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Boby Ali Azhari mengatakan hal ini dalam webinar, Kamis (17/06/2021).

"Kami bersama kelompok kerja (pokja) terkait masih terus menghitung berapa kira-kira populasi yang akan dikejar pada tahun 2024, ini (target) masih cukup ofensif, walaupun kami terus menghitung," jelas Boby, sebagiman dilansir dari Kompas.com

Menurut Boby, perhitungan populasi di IKN baru ini nantinya akan mempengaruhi berapa jumlah hunian dan fasilitas yang perlu disiapkan.

Baca juga: Peminat Seleksi CPNS 2021 di Lokasi Calon Ibu Kota Negara adalah Pendatang, Didominasi Perempuan

Hunian di IKN ini berupa rumah tapak maupun tower rumah susun (rusun) atau apartemen.

Bukan hanya itu, biaya juga masih menjadi catatan Kementerian PUPR dalam pembangunan IKN, sementara Kementerian Keuangan masih menghitung potensi dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun pihak swasta.

Selain itu, fasilitas juga tengah dipikirkan Kementerian PUPR dalam pembangunan IKN baru seperti jaringan jalan, tol, kebun raya dan taman riparian, alun-alun, bukit bendera dan sumbu kebangsaan tahap I.

Untuk jalan tol, contohnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta koneksi dari Balikpapan hingga lokasi Pemerintahan bisa ditempuh dalam waktu 30 menit dari seharusnya 1,5 jam.

"Dan ini, teman-teman Bina Marga sedang mencari alternatif jalan yang bisa lebih cepat untuk dapat ke area sana. Ini tantangan kita untuk Tahun 2024 dan untuk tahun-tahun berikutnya lebih bertantangan lagi," tutup Boby.

Adapun Kementerian PUPR menargetkan dapat menyiapkan 101 hektar lahan perumahan pada Tahun 2024.

Tak hanya itu, seluas 8 hektar lahan perlu disiapkan untuk fasilitas umum dan sosial, 26 hektar untuk alun-alun, bukit bendera dan sumbu, dan 12.000 hunian.

Selanjutnya, 30 kilometer koneksi tol ke Tol Balikpapan-Samarinda (Balsam), 300 hektar kebun raya dan taman riparian, 44 kilometer jaringan jalan ke Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), serta 10 hektar sumbu tripraja. (*)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved