Temuan BPK Soal Pemborosan Anggaran Jajaran Anies Baswedan Jadi Sorotan Politikus PDIP di Mata Najwa

Karena itu, ia mencurigai adanya kesengajaan kelebihan bayar yang berpotensi korupsi.

"Kalau kita lihat rekomendasi BPK bahwa mereka sebelumnya membeli masker yang harganya lebih murah dengan spek yang sama, perusahaannya beda tapi ternyata lebih tinggi anggarannya," katanya.

"Kalau kita mau efisien dalam penganggaran ini harusnya kita samain aja."

"Karena spek sama, kualitas sama, kenapa harus ambil yang lebih tinggi?"

Pernyataan Ima itu langsung ditanggapi Najwa Shihab.

Ima kembali menegaskan adanya kecurigaan kelebihan bayar Pemprov DKI itu merupakan kesengajaan.

"Tapi Anda melihat karena selisih harganya tinggi, jadi Anda curiga bukan sekedar maladministrasi tapi ada kerugiaan, bahkan ada potensi korupsi?," tanya Najwa.

"Kelihatannya ada kesengajaan Pemprov DKI," jawab Ima menyudahi.

Temuan Lengkap BPK

Dilansir dari Tribunnews.com dalam artikel berjudul Temuan BPK: Pemprov DKI Habiskan Rp 5,8 Miliar untuk Beli Masker N95, hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan Pemprov DKI Tahun 2020 menemukan adanya belanjar Rp 5,8 miliar untuk pengadaan Masker respirator atau N95.

Dalam laporan hasil pemeriksaan, Ketua BPK DKI Pamut Aryo Wibowo mengatakanan Pemprov DKI melakukan pembelian Masker dari dua perusahaan berbeda, yaitu PT IDS dan PT ALK dengan harga berbeda.

"Permasalahan di atas mengakibatkan pemborosan keuangan daerah senilai Rp 5.850.000.000," tulis Pamut Kamis (5/8/2021).

Awalnya, Pemprov DKI melakukan pembelian Masker jenis N95 dari PT IDS sebanyak tiga kali dengan total 89 ribu Masker.

Rinciannya, Pemprov DKI membeli 39 ribu pieces Masker dari PT IDS dengan harga satuan Rp70 ribu pada 5 Agustus 2020 lalu.

Kemudian, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melalui Dinas Kesehatan kembali membeli Masker dari PT IDS pada 28 September 2020 sebanyak 30 ribu pieces dengan harga satuan Rp60 ribu.