Breaking News:

Berita DPRD Kalimantan Timur

Legislatif Akan Lobi Pemerintah Pusat, Minta Kewenangan Pemprov Kaltim Belanja Vaksin Sendiri

Wakil Ketua DPRD Kaltim Muhammad Samsun meminta pemerintah pusat agar dapat memberikan kewenangan khusus bagi Pemprov Kaltim untuk bisa belanja vaksin

Editor: Diah Anggraeni
HO/Humas DPRD Kaltim
Wakil Ketua DPRD Kaltim, Muhammad Samsun meminta pemerintah pusat agar dapat memberikan kewenangan khusus bagi Pemprov Kaltim untuk bisa belanja vaksin sendiri. 

TRIBUNKALTIM.CO - Wakil Ketua DPRD Kaltim Muhammad Samsun meminta pemerintah pusat agar dapat memberikan kewenangan khusus bagi Pemprov Kaltim untuk bisa belanja vaksin sendiri.

"Vaksin itu memang kewenangan pemerintah pusat, jadi saya berharap agar kita diberikan kewenangan khusus belanja vaksin sendiri," ungkapnya di Kantor Gubernur Kaltim, Jalan Gajah Mada.

Baca juga: DPRD Kaltim Ajak Masyarakat Mengabdi dan Setia pada Negeri

Menurutnya, jika mengharapkan pemerintah pusat mendistribusikan vaksin ke daerah itu membutuhkan waktu lama dan terbatas.

"Kita punya APBD yang cukup untuk menyehatkan masyarakat Kaltim, kenapa tidak pakai anggaran kita saja? Kenapa tidak kita lakukan lobi khusus untuk membeli dan mendapatkan vaksin?" tegas legislator Karang Paci dapil Kukar itu.

Jika hanya menunggu penyaluran vaksin, kata Samsun, bakal begini-begini saja.

Jadi sangat wajar apabila penularan di Kaltim tinggi, karena vaksin yang didistribusikan sangat kurang.

"Saya sering menyatakan bahwa ada dua sistem kekebalan yang didapat oleh masyarakat, pertama divaksin dan kedua dengan cara penularan alamiah. Jadi wajar jika penularan di sini tinggi, lah vaksinnya kurang," ujarnya.

Baca juga: Vaksinasi Masih Rendah, Wakil Ketua DPRD Kaltim Dorong Pemprov Lobi Pusat untuk Kebutuhan Vaksin

Samsun mengaku, pihaknya akan melakukan lobi supaya pemerintah pusat memberikan kewenangan khusus pada daerah.

"Anggaran kita banyak loh. Nah, dari Rp 11 triliun itu, kalau Rp 1 triliun dipakai buat vaksin tidak masalah asal masyarakat sehat. Namun permenkes-nya dulu yang diubah karena masih kewenangan pusat," terangnya. (adv)

Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved