Kumpulkan Petinggi Partai Koalisi, Jokowi Bahas Rencana Pemindahan Ibu Kota Negara Tetap Jalan

TRIBUNKALTIM.CO - Rencana pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan Timur terus menjadi perbincangan publik.

Pasalnya belakangan tersiar kabar jika pemindahan IKN turut berdampak akibat pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia.

Diketahui, Pemerintah Pusat memilih Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara sebagai lokasi Ibu Kota Negara yang baru.

Presiden Joko Widodo ( Jokowi) menargetkan pembangunan IKN kelar pada 2024 mendatang.

Baca juga: NEWS VIDEO Prabowo Sarankan Presiden Jokowi untuk Teruskan Pemindahan IKN ke Kaltim

Namun, target tersebut berpotensi molor, pasalnya belum ada anggaran untuk pembebasan lahan Ibu Kota Negara.

Jokowi juga memberi arahan terkait infrastruktur di Ibu Kota Negara baru. Diantaranya terkoneksi dengan Balikpapan melalui jalan tol.

Sehingga, jarak tempuh dari Balikpapan ke Penajam menjadi singkat, hanya 30 menit.

Wacana pemintahan Ibu Kota Negara kembali ramai diperbincangkan, terlebih setelah Presiden Jokowi melakukan kunjungan kerja di Provinsi Kalimantan Timur, belum lama ini.

Pembahasan rencana pemindahan ibu kota negara terus berlanjut bahkan jadi salah satu pembahasan dalam pertemuan Presiden Joko Widodo dan petinggi partai politik koalisi.

Hal tersebut dikatakan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Nasdem Johnny G Plate.

Ia menyebutkan, rencana pemindahan ibu kota negara menjadi salah satu isu yang dibahas dalam pertemuan Presiden Joko Widodo dengan petinggi partai politik koalisi, Rabu (25/8/2021) sore.

Baca juga: Presiden Jokowi Diminta Pemindahan IKN Dilanjutkan, Menhan Prabowo Beber Alasannya

Presiden bersama para ketua umum dan sekretaris jenderal parpol memastikan rencana pemindahan ibu kota negara tetap berjalan meski di tengah situasi pandemi virus corona.

"Kita menyadari kita masih dalam tahap pandemi Covid-19. Tantangan ekonomi yang besar, tetapi kita tetap perlu memikirkan untuk mempunyai ibu kota negara baru," kata Johnny dalam siaran langsung Kompas TV, Rabu malam dikutip dari Kompas.com

Jokowi dan para petinggi partai berpandangan bahwa ibu kota negara perlu dipindahkan karena problematika DKI Jakarta yang begitu kompleks.

Tantangan yang dihadapi ibu kota negara saat ini muncul dari berbagai aspek. Kendati demikian, kata Johnny, pemerintah tak terburu-buru memindahkan ibu kota negara.

Sebab, masih banyak hal yang harus dipersiapkan.

"Namun tentu pemindahan ibu kota negara tidak akan berlangsung hari ini," ujarnya.

Salah satu yang saat ini tengah disiapkan yakni terkait dengan payung hukum pemindahan ibu kota negara.

Pemerintah bersama DPR sedang merencanakan penyusunan undang-undang ibu kota negara baru.

"Untuk itu proses politik dalam menghasilkan undang-undang ibu kota negara yang cocok dan nanti akan dilakukan bersama-sama dengan partai koalisi," kata Johnny.

Selain soal ibu kota negara baru, ada empat isu lainnya yang dibahas dalam pertemuan tersebut. Pertama terkait dengan penanganan pandemi Covid-19, kemudian capaian perekonomian nasional.

Baca juga: Prabowo Sarankan Presiden Jokowi untuk Teruskan Pemindahan IKN ke Kaltim

Lalu terkait dengan strategi ekonomi dan bisnis, serta isu ketatanegaraan yakni evaluasi otonomi daerah.

"Suasana pertemuan sangat bersahabat dan dalam suasana kekompakan semangat gotong royong yang tinggi," kata Johnny.

Adapun pertemuan antara presiden dan para elite partai koalisi digelar di Istana Kepresidenan, Jakarta, sekira pukul 15.00 WIB.

Hadir dalam pertemuan itu tujuh ketua umum partai koalisi yang didampingi tujuh sekretaris jenderal.

Ketujuhnya yakni Ketum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri bersama Sekjen Hasto Kristyanto. Kemudian, Ketum Gerindra Prabowo Subianto dan Sekjen Ahmad Muzani.

Lalu, Ketum Golkar Airlangga Hartarto dan Sekjen Lodewijk F Paulus. Hadir pula Ketum Nasdem Surya Paloh dan Sekjen Johnny G Plate. Dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) hadir Ketum Muhaimin Iskandar dan Sekjen Hasanuddin Wahid.

Sementara dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) hadir Ketum Suharso Monoarfa dan Sekjen Arwani Thomafi. Terakhir, hadir Ketum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan dan Sekjen Eddy Suparno.

Sebelumnya Menhan Prabowo Subianto mengatakan pemindahan Ibu kota negara dibutuhkan keberanian oleh pemerintah.

Sebab, kata Prabowo pusat pemerintahan dan pusat ekonomi mesti dipisahkan.

Hal ini disampaikan Prabowo saat mendampingi Presiden Joko Widodo meninjau sodetan akses jalan menuju ibu kota negara (IKN) di Kalimantan Timur, Selasa (24/8/2021).

"Kita harus ada keberanian untuk memindahkan ibu kota, memisahkan pusat pemerintahan dari pusat keuangan, perdagangan, industri," kata Prabowo dalam keterangan tertulis Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden, Selasa (24/8/2021).

Baca juga: Fokus Soal PPKM dan Vaksin, Jokowi Tak Bahas IKN, Isran Noor: Walikota/Bupati di Kaltim Diapresiasi

Prabowo menilai bahwa rencana pemindahan ibu kota negara sudah disiapkan dengan matang melalui berbagai studi dan pertimbangan.

Lokasi yang dipilih sebagai ibu kota negara baru, Penajam Paser Utara di Kalimantan Timur pun dinilai sebagai lokasi strategis.

Oleh karenanya, Prabowo mengaku mendukung rencana pemindahan ibu kota negara agar terus berjalan.

"Saya kira ini saya sangat mendukung, saya menyarankan kepada presiden bahwa kita harus teruskan Pak, begitu saran saya," kata Prabowo.

"Dan Menteri PU (Pekerjaan Umum) juga sudah meyakinkan bahwa ini memang persiapannya sudah sangat matang," tuturnya.

Sementara itu, Gubernur Kalimantan Timur, Isran Noor, menyebut bahwa pemerintah dan masyarakat Kalimantan Timur berterima kasih kepada Presiden Joko Widodo atas penetapan titik simpang sodetan ke arah IKN.

Baca juga: Alasan Jokowi Kebut Pembangunan Tol Balsam, Jadi Langkah Penyokong IKN

Menurutnya, akses tersebut nantinya akan memberikan kecepatan bagi mobilitas masyarakat dari Kota Balikpapan dan Samarinda ke arah ibu kota negara.

"Kalau dukungan pemerintah daerah pasti sudah sangat kami lakukan kepada masyarakat bersama-sama. Kawasan ini adalah kawasan hutan dan lahan negara, jadi tidak ada masalah dengan lahan," ujar Gubernur Kalimantan Timur. (*)