Berita Kutim Terkini

Fraksi Golkar Dukung Raperda RPJMD Kutim Tahun 2021-2026

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur menggelar rapat paripurna penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi

Penulis: Syifaul Mirfaqo | Editor: Rahmad Taufiq
TRIBUNKALTIM.CO/SYIFA'UL MIRFAQO
Wakil Ketua Fraksi Golongan Karya, Arang Jau membacakan pemandanganan umum fraksinya dalam rapat paripurna ke-34 di Ruang Sidang Utara DPRD Kutim, Kamis (26/8/2021). TRIBUNKALTIM.CO/SYIFA'UL MIRFAQO 

TRIBUNKALTIM.CO, SANGATTA - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur menggelar rapat paripurna penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi.

Pemandangan umum tersebut menanggapi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2026.

Rapat Paripurna ke-34 ini berlangsung di Ruang Sidang Utama Gedung Sekretariat DPRD Kutai Timur, Kawasan Pemerintahan Bukit Pelangi pada Kamis (26/8/2021).

Dalam penyampaian pemandangan umum terhadap RPJMD tahun 2021-2026 ini, Fraksi Golongan Karya mengutarakan dukungan setelah memandang berbagai proses dan tahapan selama penyusunan RPJMD.

Demikian disampaikan Wakil Ketua Fraksi Golongan Karya, Arang Jau setelah dipersilakan pimpinan rapat untuk membacakan pemandangan fraksinya.

Baca juga: Rancangan KUPA-PPAS Perubahan 2021 Diparipurnakan, Pemkab Kutim Sempurnakan Kebijakan Pembangunan

"Penyusunan rencana awal RPJMD hingga rancangan akhir RPJMD 2021-2026 telah melalui serangkaian sinkronisasi, harmonisasi, dan evaluasi yang melibatkan semua stakeholder," ujarnya.

Proses perancangan diyakini melibatkan seluruh pihak baik legislatif, pemerintah daerah, pemerintah provinsi, serta pemerintah pusat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Selain itu, Fraksi Golongan Karya juga memandang bahwa rancangan akhir RPJMD 2021-2026 merupakan wujud komitmen kepala daerah dalam melayani masyarakat.

Oleh karenanya, RPJMD merupakan tekad kepala daerah menjadikan pemerintahan yang lebih efektif dan efisien.

"Tekad ini terwujud dalam melaksanakan kegiatan dan tata kelola pemerintahan, pelaksanaan program, pembangunan, serta pemerataan terhadap akses hasil-hasil pembangunan bagi semua masyarakat ," ucapnya.

Untuk itu, Fraksi Golongan Karya menyatakan mendukung pemerintah untuk melakukan tahapan pembahasan final terhadap raperda rancangan akhir RPJMD tahun 2021-2026 sesuai dengan perintah perundang-undangan.

Kendati demikian, setelah rancangan akhir RPJMD tahun 2021-2026 telah disahkan dan ditetapkan menjadi Perda RPJMD tahun 2021-2026, maka dokumen RPJMD tahun 2021-2026 wajib dilaksanakan oleh pemerintah daerah.

"Dalam kesempatan yang baik ini, kami Fraksi Golongan Karya meminta kepada semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk benar-benar memahami tugas dan amanahnya," ujar Arang Jau.

OPD diminta untuk menjalankan tanggung jawab sebaik-baiknya dalam melayani masyarakat sesuai dengan tupoksi yang telah ditugaskan dalam dokumen RPJMD tahun 2021-2026.

Namun Fraksi Golongan Karya juga meyakini bahwa keberhasilan penyelenggaraan pemerintah daerah merupakan tanggung jawab antara pemerintah bersama DPRD.

DPRD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah dan mitra sejajar pemerintah tentunya mendukung dan akan senantiasa mengawal penerapan RPJMD tahun 2021-2026 di Kabupaten Kutai Timur.

"Izinkan kami Fraksi Golongan Karya terhadap semua stakeholder untuk bersama-sama mendukung dan mengawal jalannya RPJMD tahun 2021-2026 agar dapat berjalan sesuai dengan tujuan dan harapan," ucapnya.

Berdasarkan catatan, masukan, serta saran yang telah disampaikan, maka Fraksi Golongan Karya mendukung pemerintah untuk segera melanjutkan pembahasan hingga tahap persetujuan. (*)

Sumber: Tribun Kaltim
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved